REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dukungan pembiayaan dari industri jasa keuangan untuk pembangunan berkelanjutan atau pembiayaan hijau (green financing menjadi bagian penting dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 2060.
"Investasi transportasi memang mahal, tapi bisa berkelanjutan dan bermanfaat banyak dengan jangka waktu yang panjang," kata Budi dalam kegiatan Seminar Nasional Strategi Green Financing di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Budi menjelaskan, untuk mengedepankan pembiayaan hijau atau green financing dari sektor perkeretaapian yang berkelanjutan, Kemenhub menyiapkan sejumlah strategi pembangunan. Strateginya yaitu membangun kereta cepat, pengembangan Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan pembangunan rel ganda atau double track.
Selain itu, menurut Budi Karya, pembangunan dan pengembangan kereta api perkotaan serta kereta api bandara juga bagian dalam renstra ke depan.
"Bila produktivitas tinggi, angkutan perkotaan massal harus dibangun," kata alumni jurusan Teknik Arsitektur UGM tersebut.
Budi menambahkan, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim, berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi 29 persen pada 2030 dan nol karbon pada 2060.
Hal itu sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi dokumen komitmen Indonesia kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terkait respon terhadap pemanasan dan perubahan iklim global.
Ia mengungkapkan, saat ini sektor transportasi menyumbang 18 persen dari total emisi nasional. Melalui Renstra Kemenhub, emisi karbon dari transportasi ditargetkan bisa menjadi nol persen pada 2060.
Budi mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru Kemenhub, aktivitas perjalanan di Pulau Jawa mencapai 35 juta orang per hari, sedangkan yang terangkut dengan transportasi massal masih tiga juta.
Menurut dia, angka itu belum menyentuh 10 persen, sehingga pemerintah dalam beberapa tahun ke depan menargetkan minimal 50 persen sudah beralih ke transportasi massal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
