REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Frans Tambunan, dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Benny Waworuntu dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan terdapat dua isu penting dalam RDP kali ini yakni usulan PMN Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari cadangan investasi serta utang pemerintah kepada PLN.
"Salah satu tujuan dibentuknya BUMN adalah memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara," ujar Aria.
Aria berharap kontribusi tersebut dapat menghasilkan dividen untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan tugas negara. Aria menyampaikan BUMN dapat memperoleh PMN yang bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Untuk itu, Aria menyebut penggunaan PMN harus mendorong peningkatan kinerja dan memaksimalkan fungsi BUMN.
"Jelasnya perekonomian negara terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB kita yaitu adalah belanja di APBN dan belanja di BUMN-BUMN," ucap Aria.
Aria menyampaikan Komisi VI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja pada 14 September 2023 terkait dengan PMN yang berasal dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 yang akan diprioritaskan kepada BUMN, antara lain PLN sebesar Rp 5,8 triliun untuk pelaksanaan program elektrifikasi desa, ID Food sebesar Rp 832 miliar untuk pembangunan cold storage dan modal kerja, dan Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan.
"Rapat hari ini rapat akan membahas pendalaman yang perlu kita dengar, dasar pengusulan PMN itu, menyangkut rencana korporasi, dampaknya terhadap korporasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Aria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
