Social-Commerce Dinilai tak Bisa Dilarang Sepenuhnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Social-commerce dinilai tidak bisa dilarang sepenuhnya. Itu karena interaksi di media sosial tidak dapat diatur.

"Apakah mau jual beli atau interaksi lainnya," ujar peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda kepada Republika.co.id, Selasa (12/9/2023).

Baca Juga

Maka, kata dia, seharusnya ada pengaturan untuk social-commerce yang disamakan dengan e-commerce, sebab prinsipnya sama-sama berjualan lewat internet.

Ia melanjutkan, pengenaan pajak dan sebagainya pun menjadi krusial diterapkan pada social-commerce. Pada 2019 lalu, Nailul mengungkapkan, sudah menyampaikan social-commerce akan lebih sulit diatur karena sifatnya yang tidak mengikat ke perusahaan aplikasi.

"Akan banyak loophole (celah) di situ," ujar dia. Dia melanjutkan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga bakal terdampak, karena banyak impor dijual melalui social-commerce.

Nailul menyebutkan, barang impor di pasar online ada dua. Pertama, barang impor yang penjualnya di luar negeri, jadi pengirimannya dari luar negeri, biasanya China.

Barang itu, kata dia, biasanya disebut cross border commerce. Maka, tegasnya, kebijakan pelarangan impor maksimal 100 dolar AS pasti akan efektif karena benar-benar dilarang.

Kedua, yaitu barang impor yang dijual oleh penjual lokal, pengirimannya dari domestik. "Ini porsinya besar sekali dan tidak bisa dibatasin oleh kebijakan larangan impor maksimal 100 dolar AS," kata Nailul.

Kebijakan pelarangan impor bagi produk di bawah harga 100 dolar AS menurut dia, memang akan efektif untuk membendung impor, tapi bagi sistem yang cross border commerce. "Kalau untuk yang barangnya sudah di Indonesia, tentu tidak akan berpengaruh kebijakan ini," ujar dia.

Maka, dia melanjutkan, kalau memang mau impor bisa melalui mekanisme impor seperti biasa, bukan melalui e-commerce. Tujuannya agar ada nilai tambah ke perdagangan nasional.

Seperti diketahui, pemerintah tengah berupaya menitipkan social-commerce. Permendag Nomor 50 Tahun 2020 pun akan direvisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tarif PPN Batal Naik! Hanya Barang Mewah yang Kena Tarif 12 Persen
2	PPN 12 Persen Hanya untuk Barang yang Kena PPnBM, Ini Daftar Barangnya
3	PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Menkeu Siapkan Revisi PMK PPnBM
4	Kepala BP Batam Resmikan Flyover Pengurai Kemacetan di Kawasan Sei Ladi
5	Liburan Akhir Tahun di Rumah Makin Untung dengan Promo Top Up Voucher Games di BRImo
6	PLN: Pengguna Kendaraan Listrik Selama Libur Nataru Meningkat 300 Persen
7	PLN Siaga Jaga Keandalan Listrik Saat Malam Tahun Baru

Social-Commerce Dinilai tak Bisa Dilarang Sepenuhnya

Juru Bicara Presiden Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen tak Pengaruhi Belanja Harian

PLN Siaga Jaga Keandalan Listrik Saat Malam Tahun Baru

Liburan Akhir Tahun di Rumah Makin Untung dengan Promo Top Up Voucher Games di BRImo

PLN: Pengguna Kendaraan Listrik Selama Libur Nataru Meningkat 300 Persen

Kepala BP Batam Resmikan Flyover Pengurai Kemacetan di Kawasan Sei Ladi