Senin 11 Sep 2023 15:18 WIB

Beras Bantuan Dikemas 5 Kilogram Agar tidak Disalahgunakan

Penyalahgunaan dapat dilakukan dengan mengemas ulang beras dan dijual harga normal.

Presiden Joko Widodo (depan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (belakang kanan) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (belakang kiri) meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023). Presiden Jokowi meminjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat.
Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (depan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (belakang kanan) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (belakang kiri) meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023). Presiden Jokowi meminjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menekankan beras yang disalurkan melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dikemas dalam kemasan 5 kilogram. Hal itu bertujuan guna mencegah penyalahgunaan.

"Kami salurkan beras SPHP itu sudah bentuk packaging 5 kiloan, sehingga masyarakat sudah pasti membeli 5 kg, (supaya) mencegah disalahgunakan, karena berasnya kan premium," kata Budi Waseso di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Gudang Beras Bulog di Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Baca Juga

Budi mengatakan, sebagian pedagang ada yang menginginkan penyaluran beras Bulog dalam rangka operasi pasar itu dilakukan dengan bentuk curah. Namun, kata dia, berdasarkan pengalaman, penyaluran dalam bentuk curah membuka peluang penyimpangan penjualan beras dengan cara mengemas ulang.

Setelah dikemas ulang, oknum menjual beras dengan harga normal. Selain itu, ada pula oknum yang mencampur dengan beras kualitas rendah sehingga menghasilkan beras kategori medium dan dijual kembali.

Dengan mengemas dalam kemasan 5 kg, Budi berharap tidak akan ada penyalahgunaan. Karena untuk membuka kemasan tersebut, oknum akan memerlukan biaya.

Lebih jauh, mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menekankan pihaknya juga telah melakukan pengecekan dan karantina terhadap beras-beras impor premium yang digunakan untuk operasi pasar. Upaya itu dilakukan guna memastikan beras yang disalurkan dalam kualitas benar-benar premium.

Senin, Presiden Jokowi meninjau dua gudang Bulog, yakni di Dramaga Bogor, Jawa Barat, dan di kawasan Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan itu dilakukan Jokowi untuk memastikan stok beras nasional mencukupi.

"Ya, ini semua negara sedang mengalami kekeringan (akibat) El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog untuk memastikan bahwa stoknya itu ada," kata Jokowi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement