Jumat 01 Sep 2023 15:37 WIB

Bamsoet Minta Pemerintah Optimalkan Program Pengendalian Harga Beras

Operasi pasar diperlukan untuk mengetahui permasalahan utama.

Pedagang menata beras di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). Pedagang di pasar tersebut menyatakan, dalam satu bulan terakhir harga semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pedagang menata beras di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). Pedagang di pasar tersebut menyatakan, dalam satu bulan terakhir harga semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah dan Perum Bulog untuk mengoptimalkan program siap jaga harga dengan stabilitas pasokan dan harga pangan (SIGAP SPHP) untuk mengendalikan harga beras di sejumlah daerah.

“Program SIGAP SPHP termasuk upaya konkret untuk menyediakan beras medium dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Bamsoet mengapresiasi Perum Bulog Bojonegoro yang sudah mengoptimalkan SIGAP SPHP yang dikhususkan untuk mengontrol beras di pasar tradisional, serta kios-kios sembako. Langkah tersebut diharapkan diduplikasi oleh pemerintah daerah lainnya yang mengalami kenaikan harga beras.

Terkait naiknya harga beras di sejumlah daerah, Bamsoet meminta pemerintah untuk segera merespon situasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah pencegahan seperti operasi pasar.

Menurut dia, operasi pasar diperlukan untuk mengetahui permasalahan utama yang menjadi penyebab kenaikan atau tingginya harga beras di pasaran, sekaligus untuk kembali menstabilkan harga beras.

“Pasalnya, kenaikan harga beras yang terjadi sejak awal Agustus hingga saat ini diprediksi akan terus mengalami kenaikan,” katanya.

Bamsoet juga meminta Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian dan dinas pertanian daerah untuk mengindentifikasi masalah, ketersediaan hingga produksi komoditas beras di lapangan.

Langkah tersebut, kata dia, agar dapat segera dilakukan guna memperbanyak produksi serta memastikan tidak adanya penimbunan beras oleh pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan kenaikan harga beras yang cukup tinggi.

Di sisi lain, langkah serta kebijakan yang konkret dari pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga beras, mulai dari memaksimalkan penyerapan hasil panen petani guna menimbulkan pasokan beras ke pasar.

Kemudian melakukan intervensi langsung terkait harga eceran tertinggi (HET) hingga memperluas jangkauan program SIGAP SPHP dengan harapan masyarakat akan mendapatkan pasokan pangan yang terjangkau.

“Baik dari segi ketersediaan maupun harga serta ikut menciptakan stabilitas harga pangan,” kata Bamsoet.

Sebagai mana diketahui, sejumlah masyarakat di daerah mengeluhkan kenaikan harga beras, yang diduga dipengaruhi oleh musim kemarau. Seperti di Sumatera Utara, harga beras medium di atas harga eceran tertinggi (HET) tahun 2023.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada Jumat (18/8/2023), rata-rata harga beras medium di Sumut yaitu Rp 12.480 per kilogram.

Adapun HET beras medium terbaru untuk wilayah Sumatera Utara adalah Rp 11.500 per kilogram, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras.

Begitupun di Kota Makassar, harga beras bergerak naik dari harga normal Rp 9.450 per kilogram menjadi Rp 11 ribu per kilogram.

Pemerintah daerah melalui Perum Bulog melakukan upaya antisipasi kenaikan harga beras dengan menggelar operasi pasar. Seperti Pemerintah Kota Malang menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga beras, kemudian Pemprov Sumatera Selatan intervensi harga beras.

Selanjutnya, Bulog Bondowoso menggelontorkan 25 ton beras seharga Rp9.450 per kilogram, dan Bulog Cirebon menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), hal serupa juga dilakukan oleh Pemkab Pamekasan, Jawa Timur.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement