REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan GTRA Summit 2023, yang berlangsung dari tanggal 29-31 Agustus 2023 di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. 

Dalam laporannya selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, memaparkan bahwa Reforma Agraria merupakan Program Strategis Nasional Presiden Jokowi yang tertuang dalam Perpres No 86 Tahun 2018. 

“Reforma Agraria menjadi Prioritas Presiden pada Nawacita ke-5, yaitu Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera,” kata Wakil Menteri ATR/BPN. 

Raja Antoni menyinggung pelaksanaan Reforma Agraria seyogyanya berjalan seperti pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang tidak tersapat ego sektoral antar Kementerian dan Lembaga. 

“Kalau kita melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), faktor sektoralisme tidak terjadi dalam pembangunan INN, tetapi dalam Reforma Agraria terjadi ego sektoral,” katanya.

Raja memaparkan terdapat best practice yang pernah dilakukan oleh lintas kementerian yang tergambar dalam penyelesaian konflik agraria di Blora, Jawa Tengah dan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 

“Dua kasus tersebut jelas kolaborasi menjadi kunci merobohkan tembok sektoral sehinga singgungan aturan-aturan yang ada dapat diselesaikan,” sambung Raja Antoni

Dalam penutupan laporannya, Raja Antoni, yakin bahwa dispute atau friksi- friksi telah terjadi dulu, tidak terjadi di bawah komando Bapak Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

“Insya Allah integrasi dan kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga penyelesaian agenda Reforma Agraria hingga tahun 2024 berakhir dengan “soft landing”,” ujar Raja Antoni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika