REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) terus memperluas kesepatan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN. Setelah yang terbaru State Bank of Vietnam (SBV), selanjutnya QRIS juga nantinya dapat digunakan di Brunei Darussalam.
"Vietnam sudah siap bergabung dengan lima ini. Ke depan segera juga dengan Brunei bergabung," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Perry memastikan implementasi memperkuat Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC) akan dilakukan satu persatu. Hal tersebut dilakukan tergantung dengan kesiapan masing-masing negara.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) yang memperkuat Konektivitas Pembayaran Regional. Lalu terbaru bertambah menjadi enam dengan bergabungnya Vietnam yang resmi dilakukan hari ini (25/8/2023) lalu ditambah Brunei Darussalam nantinya.
"Tahun lalu lima siap, sekarang Vietnam siap dan Brunei segera sedang persiapan dan negara lain juga. Jadi ASEAN ke depan akan terkoneksi sistem pembayarannya," ungkap Perry.
Perry menekankan, ASEAN dapat menjadi episentrum pertumbuhan. Dia menilai hal tersebut dapat terjadi karena pertumbuhannya yang kuat dengan kebijakan dan kerja sama antarbank sentral serta Kementerian Keuangan.
Dia mengharapkan, kerja sama RPC dapat mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu juga memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN, termasuk pada sektor pariwisata dan jasa lainnya.
"Perluasan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM, yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Perry.
Sebelumnya, perluasan Kerja Sama Konektivitas Sistem Pembayaran Kawasan merupakan tindak lanjut dari mandat Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-9. Selain itu juga menjadi salah satu capaian prioritas Keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun 2023.
"Kerja Sama Konektivitas Sistem Pembayaran Kawasan terutama ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan sistem pembayaran antar negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan inklusif," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/8/2023).
NK kerja sama juga akan memayungi berbagai bentuk kerja sama, termasuk konektivitas QR dan fast payment antar negara. Dengan begitu transaksi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah, nyaman, dan terjangkau.
"Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan," ucap Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika