REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pendanaan transisi energi bagi Indonesia sebanyak 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) masih gamang. Sekretariat JETP mengungkapkan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia bisa mulus mendapatkan pendanaan ambisius tersebut. 

“Ada prasyarat yang perlu dipenuhi. Kita perlu berinvestasi banyak pada energi panas bumi dan energi terbarukan lain, memperbanyak pembangkit listrik tenaga air, lalu membangun lebih dari 20 Gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan solar PV,” kata Kepala Deputi Sekretariat JETP, Paul Butarbutar, dalam Seminar On Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Paul pun menuturkan, pihaknya telah menyelesaikan dokumen investasi kebijakan komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) JETP. 

Dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada International Partners Group (IPG) yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang yang menginisiasi JETP dan diharapkan bisa mendapatkan respons untuk tindaklanjut JETP. 

Lebih lanjut, Paul mengatakan, berdasarkan skenario yang telah dimiliki Indonesia mempunyai sejumlah rencana investasi untuk mendukung transisi energi. 

Di antaranya yakni investasi pada transmisi dan jaringan listrik, pensiun dini PLTU Batu Bara, lalu investasi pengembangan energi baru terbarukan tipe baseload dan variable, serta pembangunan rantai pasok EBT. 

Akan tetapi, Paul mengatakan, perlu ada komitmen dari pemerintah Indonesia dalam memetakan investasi energi bersih secara konkret. 

Paul pun mengatakan, untuk mewujudkan target-target transisi energi hingga menuju Net Zero Emission (NZE) atau emisi bersih 2060, diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Termasuk agar Indonesia bisa memperoleh dana JETP yang menjadi harapan transisi energi. 

“Masih banyak persoalan di sana yang perlu dicermati secara detail untuk mewujudkannya. Jadi sebenarnya ini masalah pembiayaan, kami hanya bisa melakukan itu (transisi) jika kami mendapatkan pembiayaan,” katanya. 

Seperti diketahui, peluncuran dokumen investasi kebijakan komprehensif JETP semula ditargetkan pada 16 Agustus 2023. Namun, pemerintah membatalkan rencana tersebut dan direncanakan baru akan terealisasi akhir tahun ini. 

Salah satu alasannya, diketahui karena pemerintah harus berkonsultasi lebih lanjut dengan IPG ihwal rencana transisi energi yang akan ditempuh Indonesia. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menambahkan, Indonesia terus berupaya untuk dapat menghimpun dana melalui Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) yang punya target ambisius hingga 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun. 

Ia optimistis melalui JETP, Indonesia bisa mendapatkan 10 miliar dolar AS dari lembaga keuangan swasta serta 10 miliar dolar AS dari IPG. 

“Ini adalah komitmen, dengan dukungan internasional kita akan berkerja sama, Indonesia terbuka untk bisnis, terbuka untuk investasi ramah lingkungan,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika