REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) menguatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) agar target 328 ribu pengguna QRIS tahun ini tercapai.
"Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat, pemda, pelaku industri dan masyarakat guna memperluas akseptasi QRIS," kata Kepala BI Kantor Perwakilan Provinsi Kaltim Budi Widihartanto, di Samarinda, Jumat (18/8/2023).
Akseptasi melalui QRIS diyakini terus berkembang karena akhir-akhir ini pembayaran nontunai terus meningkat, ditambah dengan pengembangan maupun inovasi fitur QRIS yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk perluasan kerja sama baik di dalam negeri maupun lintas negara. BI Kaltim berupaya memperluas jaringan untuk mendukung penggunaan QRIS untuk mendukung capaian nasional sebanyak 45 juta pengguna baru dan satu miliar transaksi.
Sedangkan untuk Kaltim tahun ini ditargetkan memiliki penambahan baru QRIS sebanyak 328 ribu pengguna dengan 8,3 juta transaksi. Sementara itu, hingga akhir 2022 pengguna QRIS di Kaltim sudah sebanyak 392.873 pengguna, kemudian secara kumulatif hingga Februari 2023 sudah sebanyak 416.638 pengguna QRIS.
Ia juga mengatakan, di Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023, BI meluncurkan standar nasional bagi fitur baru QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau QRIS TUNTAS. Implementasi QRIS TUNTAS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang telah siap itu, katanya lagi, merupakan pengembangan fitur yang akan diterapkan secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023.
"Peluncuran yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, menjadi bentuk kontribusi BI bagi negeri," kata Budi.
Inisiatif ini sebagai wujud nyata komitmen BI dalam pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan, sebagai bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI) 2025, untuk mengakselerasi inklusi ekonomi dan keuangan digital, sekaligus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika