Selain gandum, pasokan komoditas pangan lainnya seperti beras juga menjadi perhatian banyak negara. Sebab di beberapa negara seperti India kini tengah menghentikan ekspor beras.
"Kedua, beras. Setelah India setop nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya ini masalah. Harga naik," kata dia.
Karena itu, food estate atau lumbung pangan diperlukan sebagai cadangan pangan nasional. Jika panennya melimpah, maka bisa digunakan untuk ekspor ke negara lain.
"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, ga apa-apa untuk ekspor. Karena negara lain membutuhkan," jelasnya.
"Kalau supaya tahu, membangun food estate membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," tambah Jokowi.
Soal kritikan bahwa proyek food estate tersebut hanya dikuasai oleh beberapa kelompok, Jokowi menegaskan bahwa pengembangan lumbung pangan memang dikerjakan bersama oleh beberapa kementerian. Termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
"Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan," jelas Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan bahwa upaya ini dilakukan agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia. Sehingga jika dalam pelaksanaannya belum berhasil, maka perlu dilakukan evaluasi bersama.
"Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau yang belum berhasil, itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," kata dia.
Sebelumnya, proyek food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan pemerintahan Jokowi mendapatkan kritikan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut, gagalnya proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.
Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.
Kementerian Pertanian yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi back up dan fokus mengurus lahan singkong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
