Pada April 2023, Mahkamah Agung memerintahkan negara bagian India untuk mendaftarkan insiden ujaran kebencian tanpa menunggu pengaduan diajukan. Wakil pengawas polisi Hansi, Virendar Sangwan mengatakan, sebuah kasus telah diadukan terhadap Gurjar dan lainnya karena kerusuhan dan mempromosikan permusuhan antar kelas.
Dalam demonstrasi pada 6 Agustus di Desa Tigra, Haryana, pengunjuk rasa Hindu menuntut pembebasan pria yang ditangkap karena membunuh imam Masjid Anjuman Jama di distrik Gurugram. Seorang pengunjuk rasa dari Bajrang Dal, Kulbhushan Bhardwaj mengatakan, dia dan kelompoknya ada memastikan pedagang Muslim tidak mendapatkan dukungan.
“Ada ratusan pria Muslim yang bekerja di Gurugram sebagai tukang kayu, tukang cukur, penjual sayur, mekanik, dan supir taksi, dan kami selalu mendukung mereka. Tapi sekarang kami akan memastikan mereka tidak mendapat dukungan dari mana pun karena mereka bertanggung jawab untuk mengganggu perdamaian di kota," kata Bhardwaj.
“Muslim seharusnya tidak diizinkan untuk tinggal atau bekerja di kota. Kami mengimbau masyarakat kota untuk tidak menyewakan apartemen atau permukiman kumuh kepada mereka," kata Bhardwaj.
Sebuah kasus didaftarkan terhadap Bhardwaj dan lainnya karena mempromosikan permusuhan antara kelompok yang berbeda. Namun petugas polisi di Gurugram tetapi memberikan tanggapan.
Lebih dari 50 badan pemerintahan desa di tiga distrik yaitu Mahendergarh, Rewari dan Jhajjar di negara bagia Haryana, pada 3 Agustus mengatakan, mereka memutuskan untuk melarang masuknya pedagang Muslim ke wilayah mereka setelah terjadi kekejaman terhadap umat Hindu di Nuh. Dalam sebuah surat, puluhan badan pemerintahan desa mengatakan, tidak ada Muslim yang diizinkan melakukan bisnis apa pun di desa seperti menjual barang, membeli ternak, bahkan mengemis. Langkah tersebut didukung oleh seorang influencer sayap kanan terkemuka.
Alam mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan desa itu bertentangan dengan hukum.
“Tindakan menulis surat semacam itu sendiri merupakan pelanggaran dan kekerasan terhadap integritas India, persaudaraan dan kesetaraan status yang dijanjikan dalam Konstitusi. Sangat mengecewakan bagi saya bahwa pihak berwenang telah memilih untuk tidak segera mengadili penulis surat-surat tersebut,” kata Alam.
Pada 8 Agustus, pengacara Kapil Sibal mengeluarkan petisi ke Mahkamah Agung India menentang seruan boikot ekonomi terhadap umat Islam. Sehari kemudian, serikat pekerja berkumpul di distrik Hisar Haryana dengan ribuan petani untuk berdemonstrasi.
“Surat-surat yang melarang masuknya pedagang Muslim ini tidak konstitusional. Saya rasa tidak semua desa setuju dengan ini,” kata seorang petani, Suresh Koth yang mengorganisir protes tersebut.
Koth mengatakan, para pemimpin dari semua agama di negara itu, termasuk Hindu, Muslim dan Sikh, diundang untuk membahas situasi tersebut. “Kami berpesan agar para perusuh ditangkap dan kami menginginkan perdamaian,” kata Koth.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
