Ahad 06 Aug 2023 11:58 WIB

KKP Perkuat Digitalisasi Layanan Penjaminan Mutu

KKP telah melaksanakan digitalisasi pelayanan penerbitan sertifikat kesehatan ikan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan transformasi dan inovasi digital dalam memberikan layanan penjaminan mutu kepada masyarakat.
Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan transformasi dan inovasi digital dalam memberikan layanan penjaminan mutu kepada masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan transformasi dan inovasi digital dalam memberikan layanan penjaminan mutu kepada masyarakat. Saat ini KKP telah melaksanakan digitalisasi pelayanan dalam penerbitan sertifikat health certificate (HC) atau kesehatan ikan, cara karantina ikan yang baik (CKIB), cara pengamanan ikan yang baik (CBIB) hingga hazard analysis and critical control point (HACCP). 

"Kami berkomitmen mengimplementasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memberikan layanan berbasis digital dan inovasi yang memudahkan masyarakat khususnya pengguna jasa," ujar Kepala BKIPM Pamuji Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (6/7/2023).

Baca Juga

Tari menambahkan, upaya untuk menggaungkan transformasi digital tersebut terus dilakukan termasuk melalui pekan layanan publik untuk mendorong partisipasi masyarakat. Mengusung tema 'Inovasi dan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Pelayanan Publik' Tari menyebut Pekan layanan publik jadi pengingat dan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui digitalisasi layanan.

Tari mengatakan, pegawai BKIPM di seluruh UPT selama pelaksanaan pekan pelayanan akan menampilkan layanan tematik dan kearifan lokal dalam memberikan layanan. Kegiatan ini berorientasi kepada pemenuhan layanan sesuai standar dan harapan pengguna jasa. 

"Kami angkat kearifan lokal, selama pekan layanan publik, para pegawai akan menggunakan baju adat dan mengangkat budaya sesuai daerah tempat mereka bekerja," ujar Tari. 

Tari berharap melalui pekan layanan publik, para pegawai BKIPM bisa semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Dengan begitu, dia optimistis para masyarakat, khususnya para pengguna jasa makin semangat menggunakan layanan BKIPM seperti penerbitan sertifikat health certificate (HC) atau kesehatan ikan, cara karantina ikan yang baik (CKIB), cara pengamanan ikan yang baik (CBIB) hingga hazard analysis and critical control point (HACCP). 

"Kalau kita melayani dengan baik, pengguna jasa jadi nyaman dan senang. Kalau mereka senang, artinya ekonomi bergeliat karena mereka aktif mengirim atau menerima komoditas dan produk perikanan," kata Tari. 

Sementara itu, Kepala Balai KIPM Mataram, Obing Hobir menjadikan pekan layanan publik ini sebagai ajang sosialisasikan tugas, fungsi dan peran BKIPM kepada masyarakat. 

"Harapannya pelayanan prima tidak hanya selama sepekan ini, tapi dapat berkelanjutan untuk memenuhi harapan masyarakat yaitu pelayanan yang responsif, efektif, efisien, dan transparan," kata Hobir. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung penerapan teknologi untuk menunjang peningkatan layanan. Menurutnya, adopsi teknologi dan digitalisasi sangat diperlukan untuk mendukung upaya pengumpulan data perikanan dengan cepat, rapi, terpantau, dan akurat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement