REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal pihak calon presiden (capres) yang ingin melakukan perubahan terhadap kebijakan pemerintah saat ini, terutama terkait hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri. Ia secara tegas menyatakan tak setuju.
Hal tersebut diungkapkan Luhut saat menyampaikan pidatonya dalam Nickel Conferense 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Awalnya, Luhut menyampaikan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tak hanya akan dilakukan untuk nikel. Namun juga timah, bauksit, kobalt, hingga rumput laut. Pasalnya, dengan hilirisasi, akan tercipta industri-industri baru yang bermanfaat bagi penciptaan lapangan pekerjaan.
Hal itu diyakininya akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pun menginginkan dengan laju perekonomian yang semakin meningkat, Indonesia bisa mencapai target negara maju pada 2045.
“Jadi, saya tidak setuju dengan mengatakan perubahan. Apa poin perubahan itu? Siapapun yang mau menjadi pemerintah, harus melakukan ini,” kata Luhut.
Dirinya pun bercerita, ia membutuhkan waktu lima tahun untuk dapat mengerti keseluruhan ekosistem sumber daya alam agar bisa menciptakan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi yang dilakukan saat ini harus terus dilakukan.
Adapun, Luhut menyampaikan, pemerinah telah memiliki enam agenda utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal itu ditempuh melalui langkah perbaikan pendidikan, industrialisasi, digitalisasi layanan, interkoneksi antar wilayah, dekarbonisasi, serta keadilan ekonomi dan sosial untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
