REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kondisi sektor jasa keuangan di daerah setempat pada posisi Mei 2023, tetap terjaga stabil dengan likuiditas yang memadai.
"Kondisi ini disertai kinerja intermediasi yang tumbuh dengan profil risiko yang terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian dan pasar keuangan global," kata Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy di Palangka Raya, Rabu (12/7/2023) lalu.
Kondisi ini salah satunya dapat dilihat dari perkembangan industri perbankan di Kalimantan Tengah, yakni kinerja bank umum baik konvensional maupun syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi.
Otto menjabarkanaset bank umum di Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 14,94 persen (yoy), dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 6,23 persen dari 2022, dan kredit meningkat sebesar 26,25 persen dari 2022 dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) sebesar 1,42 persen per Mei 2023.
"Kredit bank umum didominasi sektor kredit konsumsi yang memiliki porsi kredit sebesar Rp 1,02 triliun dengan lima kredit sektor ekonomi terbesar meliputi pemilikan alat rumah tangga, pertanian, perburuan dan kehutanan, pemilikan rumah tinggal, perdagangan besar dan eceran, dan perantara keuangan," jelasnya.
Ia lantas menyebutkan lima kabupaten/kota penyaluran kredit terbesar di Kalimantan Tengah, yakni Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas dan Barito Utara.
Penyaluran kredit pada bank umum masih didominasi pada jenis usaha non-UMKM sebanyak Rp 28,11 triliun atau sebesar 64 persen dari total penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha.
Menurut dia, sama halnya dengan bank umum, kinerja bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) juga mengalami pertumbuhan dengan baik.
"Baik BPR maupun BPRS yakni aset tumbuh sebesar 37 persen (yoy), dana pihak ketiga meningkat 34 persen (yoy), dan kredit sebesar 39 persen (yoy)dengan tingkat kredit macet sebesar 2,87 persen atau turun sebesar 0,99 persen (yoy)," katanya.
Penyaluran kredit BPR dan pembiayaan BPRS didominasi penyaluran pada jenis usaha sektor menengah sebesar Rp 1,13 triliun atau sebesar 81 persen dari total penyaluran kredit dari semua jenis usaha.
"Penyaluran kredit masih perlu untuk ditingkatkan seiring dengan DPK yang bertumbuh secara signifikan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
