REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 152,3 triliun per semester I 2023. Hal ini sejalan dengan keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara per semester I 2023 sebesar Rp 1.407,9 triliun atau setara 57,2 persen dari total target APBN 2023. Adapun nilai tersebut tumbuh 5,4 persen secara tahunan.

“APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati dikutip Selasa (4/7/2023).

Per semester I 2023, penerimaan pajak sebesar Rp 970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target. Adapun capaian tersebut tumbuh 9,9 persen dan ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) badan tumbuh 26,2 persen dan pajak pertambahan nilai dalam negeri tumbuh 19,5 persen.

“Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” tulis Sri Mulyani.

Penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp 135,4 triliun, terkontraksi sebesar 18,8 persen. Namun, penerimaan negara bukan pajak tumbuh 5,5 persen sebesar Rp 302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target.

Pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh 19,4 persen.

“Ke depan mewaspadai pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai,” ucapnya.

Selanjutnya, belanja negara sebesar Rp 1.254,7 triliun atau 41,0 persen dari target, tumbuh 0,9 persen. Perolehan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.

Dari nilai tersebut, 55,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak, LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan belanja prioritas nasional, seperti persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun belanja transfer ke daerah digunakan mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan empat daerah otonom baru Papua.

Menurut Sri Mulyani anggaran pendapatan dan belanja negara juga memberikan insentif fiskal kepada 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah, serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang,” tulis Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika