REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menangani 6.872,45 hektare wilayah kumuh di Indonesia dari target 10 ribu hektare dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Capaiannya sampai akhir 2022 kemarin ini sekitar 6.872 hektare. Jadi, yang kami lakukan 68,7 persen dari target 10 ribu hektare," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Nasional "Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh" dipantau secara daring, Selasa (20/6/2023).
Oleh karena itu, kata dia, masih ada target penanganan wilayah kumuh seluas 3.125 hektare sampai akhir 2024. "Masih ada 3.125 hektare yang belum tertangani," ungkap Diana.
Namun, kata dia, capaian pada akhir 2022 tersebut, belum termasuk penanganan wilayah kumuh dari kegiatan kolaborasi berbagai stakeholder seperti dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN.
"Capaian ini belum termasuk hasil dari kegiatan kolaborasi dari berbagai stakeholder, dari pemda kementerian/lembaga, ada DAK (dana alokasi khusus) terintegrasi juga, CSR (corporate social responsibility), dan sebagainya," kata dia.
Ia mencontohkan kegiatan kolaborasi tersebut dilakukan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan perusahaan BUMN PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam menangani permukiman kumuh di wilayah tersebut.
"Saat ini, kami sudah berkolaborasi juga, yang di dalam negeri ada PT SMF, ini contohnya sudah banyak kemarin saya lihat yang ada di Solo juga perumahannya dibangun oleh SMF," ujar Diana.
(Dalam rangka percepatan penanganan perumahan dan kawasan....)
Ikuti Whatsapp Channel Republika