REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar 403,1 miliar dolar AS yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar 403,3 miliar dolar AS.
“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen secara tahunan, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen,” kata Erwin dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (15/6/2023).
Dia menjelaskan, kontraksi pertumbuhan ULN tersebut terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta. Sementara, ULN pemerintah tetap terkendali.
“Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,0 miliar dolar AS,” kata Erwin.
Secara tahunan, Erwin melanjutkan, posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen secara tahunan setelah mengalami kontraksi 1,1 persen pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
“Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global,” ujar Erwin.
Dia menuturkan, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, Erwin menuturkan, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen) dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,3 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 pesen).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika