REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding BUMN Pangan atau ID Food telah menyelesaikan Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting lengkap 100 persen hingga pekan kedua Juni 2023. Tiga wilayah yang menjadi target penyaluran ialah Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat, sedangkan realisasi penyaluran Jawa Timur mendekati 100 persen.
“Hingga pekan kedua Juni 2023, angka penyaluran sudah mencapai 1.323.881 Keluarga Risiko Stunting (KRS) (91,5 persen) dan sudah tuga provinsi yang angka penyalurannya menembus 100 persen yakni Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten," ujar Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Frans memerinci realisasi tersebut meliputi Banten sebanyak 64.706 KRS atau 100 persen, Jawa Barat dengan 410.691 KRS atau 100 persen, Jawa Tengah dengan 322.497 KRS atau 100 persen, Jawa Timur sebanyak 374.056 KRS atau 99,8 persen, Sumatera Utara dengan 122.832 KRS atau 88,1 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 24.808 atau 21,8 persen, dan Sulawesi Barat dengan 4.291 atau 21,1 persen. Frans menyebut Jawa Timur hampir menembus 100 persen, sementara Sumatera Utara sudah hampir 90 persen.
"Ke depan kami akan mengejar realisasi distribusi di tiga provinsi lainnya sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas)," ucap Frans.
ID Food, lanjut Frans, merasa terhormat mendapat kepercayaan dari pemerintah melalui Bapanas untuk menjalankan program bantuan pangan pemerintah untuk penanggulangan stunting ini. Frans menyampaikan ID Food akan melaksanakan penugasan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Frans memastikan ID Food melalui PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo berkomitmen penuh terhadap penyediaan produk berkualitas yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bekerjasama dengan peternak rakyat. Selain itu, ID Food juga bekerja sama dengan mitra peternak lokal yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan melalui kualifikasi dan rekomendasi untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan Bapanas.
"Singkatnya melalui program bantuan pangan stunting ini, ID Food group ikut membantu pemberdayaan peternak ayam lokal," lanjut Frans.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan, penyaluran bantuan pencegahan stunting bagi 1,4 juta KRS ini dilakukan sampai ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) by name by address, sesuai data BKKBN. Arief mengatakan bantuan telur dan daging untuk tahap awal tiga bulan pertama diberikan untuk tujuh provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, termasuk Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur yang masuk kategori wilayah 3T.
Dalam percepatan pendistribusian bantuan, Arief menjelaskan, Badan Pangan Nasional, bersama ID Food tidak membeda-bedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Arief menyebut seluruh provinsi yang masuk sasaran penyaluran merupakan prioritas.
"Kalau pun ada yang lebih cepat atau ada yang masih proses itu dipengaruhi oleh kondisi stok telur dan daging ayam di cabang masing-masing wilayah," ujar Arief.
Untuk wilayah terluar, Arief mengakui kondisinya geografisnya memang lebih menantang. Namun demikian, hal tersebut sudah dimitigasi sebelumnya oleh Badan Pangan Nasional, ID Food, dan operator logistik PT Pos Indonesia (Persero).
“Pendistribusian kita dorong untuk percepatan di seluruh wilayah. Kita juga minta Tim Badan Pangan Nasional secara konsisten turun memantau pendistribusian terutama di wilayah terluar, mengingat program ini sangat strategis untuk menjaga gizi dan pengendalian inflasi sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Arief.
Direktur Utama PT POS Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan memiliki peran yang sangat penting dalam Program Bantuan Pangan Stunting ini. PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai transporter distribusi bantuan pangan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Sesuai perjanjian kerja sama tersebut, lanjut Faizal, PT Pos berperan sebagai transporter yaitu Collect data & Cleansing data KRS, melakukan koordinsasi dan sosialisasi rencana pendistribusian ke Pemerintah Daerah dan Dinas terkait di Provinsi atau Kota/Kabupaten. Arief menjelaskan cetak berita acara serah terima (BAST) dan surat pemberitahuan ke KRS, melakukan pengambilan ke penyedia komoditas dan pengiriman ke titik bagi, serta menyajikan reporting terdiri dari foto penerima, geotagging dan foto KTP/KK dengan barcode untuk BA/BAST yang dilakukan secara digital dan real basic.
"Hingga pekan kedua Juni diketahui masih terdapat beberapa daerah belum disalurkan secara keseluruhan yang merupakan daerah 3T yakni Kabupaten Nias Selatan 8.166 KRS, Kabupaten Nias Utara 4.770 KRS, Pulau Timor 40.104 KRS, Pulau Flores 45.356 KRS dan Pulau Sumba 28.201 KRS," ucap Faizal.
Faizal mengatakan, untuk distribusi 3T, PT Pos Indonesia sebagai transporter untuk menjaga kualitas harus menghitung secara cermat dan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya jadwal kapal, kualitas komoditi (telur dan ayam) selama dalam perjalanan, jarak lokasi penyerahan dan rencana distribusi di titik serah.
“Semua Faktor tersebut harus seimbang agar penyerahan kepada KRS dapat berjalan dengan baik. Prinsipnya, dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah untuk penanganan stunting, PT Pos memegang prinsip 3T juga yaitu Tepat salur, Tepat kuantitas dan Tepat kualitas," kata Faizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
