REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia berencana segera meluncurkan satelit multifungsi (SMF) Indonesia Raya (Satria-1) pada medio Juni ini. Menurut Plt Menkominfo Mahfud MD, proyek senilai total 540 juta dolar AS (Rp 7,7 triliun) itu diluncurkan untuk pemerataan pembangunan dan menginklusikan ekonomi digital dengan penyediaan internet di area manapun di negeri ini.
“Satria-1 diluncurkan dalam rangka pemerataan pembangunan. Pemerintah Indonesia akan meluncurkan satelit pemerintah Indonesia yang pertama,” kata Mahfud dalam konferensi di Kemenkominfo, Selasa (13/6/2023).
Dalam penjelasannya, satelit ini bisa beroperasi hingga 10 tahun dengan penyediaan internet bagi masyarakat di akses tanpa tower atau layanan lainnya. Dia menekankan, pelayanan internet tidak akan ditujukan pada semua wilayah Indonesia, melainkan pada beberapa prioritas penerima seperti sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah daerah hingga TNI dan Polri di perbatasan.
Meski peluncuran dilakukan pada Juni ini, lanjut Mahfud, masyarakat bisa memanfaatkan akses layanan itu pada Januari 2024 nanti. Mahfud mengajak masyarakat untuk bisa menyaksikan peluncuran secara langsung yang ditayangkan langsung melalui YouTube.
“Di Youtube Kemenkominfo pada 19 Juni 2023,” ucap dia.
Menurut Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso, rentang waktu peluncuran hingga pelayanan yang memakan setengah tahun karena urusan teknis. Menurut dia, selain tenaga pada satelit modern yang digunakan, urusan juga mencakup pengetesan semua sistem pada November 2023, hingga akhirnya dimanfaatkan pada akhir Desember maupun awal Januari.
“Siap untuk dimanfaatkan pada Januari 2024,” ucapnya.
Menurut Adi, biaya total investasi konstruksi Satria-1 mencakup 540 juta dolar AS. Ditanya soal masa guna efektif, dia tak membantah usia maksimal pada 15 tahun.
Namun demikian, dia memperkirakan, meski kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dalam Satria-1 itu hanya 15 tahun, satelit masih bisa dimanfaatkan selama lima tahun. Pada masa penambahan waktu itu, pihak dia akan menyerahkan langsung kepada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika