Ahad 28 May 2023 09:34 WIB

BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Pasokan dan Kualitas BBM

Sebab, ada kecenderungan konsumsi BBM meningkat jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Fuji Pratiwi
Karyawan melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan konsumen di SPBU Coco Plaju, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (20/2/2020). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief melakukan kunjungan ke Terminal BBM Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumatra Selatan, Jumat (26/5/2023).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Karyawan melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan konsumen di SPBU Coco Plaju, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (20/2/2020). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief melakukan kunjungan ke Terminal BBM Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumatra Selatan, Jumat (26/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief melakukan kunjungan ke Terminal BBM Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumatra Selatan, Jumat (26/5/2023).

Saat berdiskusi di TBBM Kertapati, Eman mengutarakan badan usaha perlu berkomunikasi dengan intensif dengan BPH Migas. "Jaga pasokan. Kawal kuota yang ada, seperti JBT (jenis BBM Tertentu) di Sumatera Selatan," kata Eman melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga

Bukan tanpa alasan Eman meminta hal tersebut. Sebab, adanya kecenderungan konsumsi BBM yang meningkat jelang pelaksanaan Pemilu 2024. "Ini harus menjadi perhatian kita semua, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang mengganggu keamanan masyarakat", kata Eman.

Ungkapan senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, menurutnya hubungan baik perlu terus dibangun dan dijaga bersama. "Antara BPH Migas dan badan usaha yang di tunjuk Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan BBM," kata Halim.

Badan usaha diminta untuk melaporkan ke BPH Migas, apabila ditemukan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM. "Segera dilaporkan ke BPH Migas," ucap Halim.

Selain itu, ia juga mengimbau, apabila ada sinyal untuk penambahan kuota atau terjadi potensi penambahan kuota di kabupaten/kota agar segera disampaikan kepada BPH Migas. "Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya," ujar Halim.

Halim juga meminta agar BBM, terutama Biosolar, yang di produksi di Refinery Unit III Plaju dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) M Zibali menyambut baik kehadiran BPH Migas dan berharap komunikasi yang sudah terjalin dengan BPH Migas terus di tingkatkan. Ia juga menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berharap dukungan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 Harga di wilayah Sumbagsel.

General Manager Refinery Unit (RU) III Yulianto Triwibowo menyampaikan, RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia. Selain itu, RU III Plaju memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi Tanah Air.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement