REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengungkapkan bahwa selama ini data sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, sesuai tema tahun ini, sensus pertanian Indonesia terus berfokus pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
"Hasil sensus pertanian 2023 diharapkan dapat dijadikan landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian," ujar Margo, saat memberi sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Margo mengatakan, sesuai jadwal, sensus ini akan dilaksanakan pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023 dan mencakup tujuh subsektor utama, seperti tanaman pangan, hotikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan jasa pertanian. Diketahui, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, pembangunan dan perekonomian indonesia, di mana saat Covid-19 dan ekonomi indonesia terkontraksi -2,07 persen, pertanian tetap tumbuh positif di angka 1,77 persen dan tahun 2021 tumbuh 1,87 persen.
Kemudian, pada 2022 tumbuh 2,25 persen dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional sebesar 12,40 persen. Di sisi lain, sektor pertanian juga mampu menyerap 40,69 juta orang atau 29,36 persen tenaga kerja pada Februari 2023.
"Keberhasilan sektor pertanian 2023 ini tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas dukungan dan kolaborasi yang sangat baik hingga saat ini," katanya.
Margo menambahkan, tujuan utama sensus ini adalah menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai wilayah terkecil dengan metode by name by address. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan sebagai acuan targeting program pemerintah di bidang pertanian.
"Termasuk juga program urban farming, struktur demografi petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian dan lain sebagainya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya pendataan sensus pertanian sebagai pijakan data bersama dalam mewujudkan program pemerintah. Kepala negara berharap agar pelaksanaan sensus ini digelar selama lima tahun sekali.
"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Apalagi sektor pertanian ini melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga kita butuh akurasi data. Sekali lagi saya mendukung sensus pertanian ini dan saya minta seluruh pelaku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus ini," katanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan bahwa pentingnya pelaksanan sensus ini untuk sebuah kebijakan yang tepat sasaran, salah satunya mengenai pupuk subsidi yang harus tersedia sebanyak 24 juta ton.
"Tapi, kemampuan uang negara hanya 8 juta ton. Memang kita ini memiliki keterbatasan. Karena itu, kita perlu mendorong masyarakat untuk by name by adress. Sekarang itu insya allah kita sudah menggunakan geometrik. Oleh karena itu dari pusat menyalurkan ke provinsi, provinsi ke kabupaten dan kabupaten ke petani. Semua bisa kita awasi dengan baik. Dan perlu diketahui, pupuk itu tidak hanya bersoal di Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia. Nah, selama ini kita terlalu manja dengan pupuk kimia. Kenapa kita tida buat pupuk organik?" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
