REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi terkait dampak gagal bayar utang Amerika Serikat (AS).

"Kalau AS tidak membayar utangnya, pasti resesinya akan makin buruk dan otomatis kita terdampak. Ini harus diperhatikan," kata Tauhid dalam diskusi Indef yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin (8/5/2023).

Ia menyoroti sektor ekspor-impor yang menunjukkan pengaruh AS terhadap perekonomian Indonesia. Tauhid menampilkan data ekspor-impor nonmigas Kementerian Perdagangan yang memperlihatkan bahwa ekspor ke AS menunjukkan penurunan, sementara impor mengalami peningkatan.

Ekspor nonmigas ke AS, sebagai salah satu mitra dagang utama, pada Januari hingga Februari 2022 tercatat sebesar 4,9 miliar dolar AS. Kemudian, nilainya turun 22,14 persen menjadi 3,5 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2023. Sementara itu, kontribusi ekspor AS terhadap kinerja ekspor Indonesia sebesar 9,41 persen.

Di sisi lain, impor dari AS ke Indonesia mengalami kenaikan sebesar 20,13 persen, yakni yang sebelumnya sebesar 1,12 miliar dolar AS pada Januari hingga Februari 2022 lalu naik menjadi 1,35 miliar dolar AS pada periode yang sama setahun setelahnya.

Tauhid menambahkan, dampak ekspor-impor AS juga terlihat pada kinerja sejumlah industri strategis. Seperti elektrik, alas kaki, karet dan produk karet, furnitur, ikan, serta kayu dan produk kayu. Sedangkan, kinerja industri-industri tersebut memiliki andil dalam memengaruhi perekonomian nasional. Artinya, katanya, resesi di AS memungkinkan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.

"Jadi, kita harus hati-hati. Bukan hanya soal utang, melainkan juga ekonomi secara umum yang sudah menunjukkan peran signifikan AS ke kita," ujar Tauhid.

Dalam konteks itu, Indef merekomendasikan pemerintah untuk mengurangi dependensi Indonesia terhadap perekonomian AS. Misalnya, dengan diversifikasi kerja sama perdagangan dan investasi. Indef juga menyarankan agar Bank Indonesia (BI) dapat mempersiapkan langkah antisipasi sehingga bisa merespons secara cepat ketika AS gagal membayar utang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika