REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Bundesministerium fuer Digitales und Verkehr (BMDV – Kementerian Digital dan Transportasi) Jerman menyelenggarakan pertemuan Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD). Pertemuan merupakan tindak lanjut Joint Declaration of Intent (JDoI) atau perjanjian kerja sama kedua negara di bidang transformasi digital.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan dalam pertemuan pertama IGDD kedua pihak melakukan pertukaran informasi dan diskusi tentang perkembangan kebijakan digital untuk dituangkan dalam Work Plan.

"JDoI memuat kesepakatan kerja sama di bidang digital policy and strategy, data policies, internet governance processes and policies, digital technologies, sustainable digital transformation, dan digital inclusion. Work Plan ini untuk menentukan prioritas dan tujuan Kementerian Kominfo dan BMDV di tahun 2023 dan 2024," ujar Usman dalam siaran persnya, Kamis (20/4/2023) usai pertemuan IDGG yang berlangsung di Hannover Convention Center, Hannover, Jerman.

Terpenting adalah kedua belah pihak memiliki semangat yang sama untuk mendorong perkembangan teknologi digital. Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga produsen teknologi.

Pertemuan pertama IGDD membahas tema "Objectives and Priorities of the Indonesian–German Digital Dialogue" yang meliputi Digital Policies and Strategy, Digital Emerging Technologies, dan Digital Business Opportunities and Models.

"Ini merupakan pertemuan pertama IGDD yang diagendakan untuk rutin diadakan setiap tahun," kata Usman.

Usman menjelaskan peran pemerintah dalam implementasi kesepakatan tersebut adalah melalui kebijakan dan regulasi. Guna mengimplementasikan kesepakatan tersebut secara konkret, delegasi Indonesia yang dipimpinnya juga menghadirkan perwakilan industri.

"Tadi juga ada beberapa dari kalangan industri yang kita undang ikut berbicara karena nanti yang mengkonkretkan apa-apa yang sudah kita dialogkan sebetulnya adalah mereka-mereka ini, industri-industri ini," ujarnya.

Menurut Usman, setiap negara memiliki perbedaan kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan aturan yang diterapkan di negara masing-masing. "Kita tentu saja bisa menerapkan sesuatu yang sudah diterapkan di negara lain, tetapi cocok enggak diimplementasikan di negara kita, tetapi kita bisa melakukan harmonisasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika