REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan pengembangan kawasan Rempang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, Kepri adalah provinsi kepulauan yang posisinya sangat strategis, yakni berada di salah satu dari empat choke point perdagangan dunia dan merupakan salah satu dari empat jalur penting perhubungan Indonesia.
"Pemerintah pusat telah melahirkan berbagai kebijakan khusus di Kepri dan kami sangat mengapresiasi, khususnya kepada Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis (13/4/2023).
Sehari sebelumnya, Rabu (12/4/2023), Gubernur Ansar menghadiri acara peluncuran The New Engine of Indonesia Ekonomic Growth yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Selasar Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana Lantai III Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat. Ansar dalam kesempatan itu memaparkan berkat berbagai kebijakan dari pemerintah pusat dan nilai investasi Provinsi Kepri pada 2022 mencapai Rp 18,2 triliun, dengan jumlah dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 13,403 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 4,817 triliun.
Oleh karena itu, ia sangat mendukung peluncuran pengembangan kawasan Rempang KPBPB Batam dengan harapan akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan Rempang pada masa yang akan datang. Selain itu, juga akan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengatur semua aspek agar tercipta kota baru yang hijau, nyaman dan menarik minat warga asing untuk tinggal di kawasan ini.
"Pengembangan kawasan Rempang juga diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan," ucap Ansar.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto berharap dengan perluasan pengembangan kawasan juga merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dalam rencana induk Pengembangan KPBPB BBK yang diharapkan segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres).
"Jadi Keppres-nya sudah kita siapkan seperti yang diharapkan Gubernur Ansar, karena memang kalau kita bangun jembatan, ada permasalahan. Kalau di Bintan tidak bebas bea masuk, maka mobil tidak bisa jalan. Jadi itu masalah teknis lapangan yang harus kita selesaikan," ucapnya.
Sementara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menyebut telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan swasta dalam hal ini PT MEG untuk tanah seluas 22.000 hektare di wilayah Barat dan 21.000 hektare di wilayah Timur.
Untuk pengembangan Rempang, BP Batam juga telah mengajukan proposal permohonan hak pengelolaan pada kawasan area penggunaan lain sebanyak 15 permohonan, dengan total luas 563,2 hektare kepada Menteri ATR/BPN.
"BP Batam juga mengajukan permohonan penurunan status hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7.572 hektare kepada Menteri LHK, dan telah mendapatkan persetujuan," ucap Rudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika