REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Bank sentral ASEAN disebut memegang peranan penting dalam mendorong implementasi keuangan berlanjutan di kawasan. Bank Indonesia (BI) berkomitmen bersama swasta dan pemerintah menuju Sustainable Development Growth (SDG).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan. Salah satunya memberikan insentif likuiditas bagi bank yang menjalankan proyek hijau.

"Kebijakan lainnya adalah asistensi teknis keuangan hijau berbalut loka karya untuk pemerintah daerah, serta manajemen cadangan devisa yang meliputi portofolio sektor hijau dan sukuk," jelas Perry di acara High Level Seminar: Aligning Policies for Climate Transition, Kamis (30/3/2023).

Perry menilai, negara ASEAN cukup rentan terhadap perubahan iklim. Hal tersebut mempertimbangkan tingginya risiko bencana alam, ketergantungan terhadap sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian dan SDA, serta tingginya populasi dan ekonomi berbasis pesisir.

Sementara itu, Direktur Keuangan United Nations Development Programme (UNDP), Marcos Neto menyampaikan arti penting pembiayaan transisi iklim untuk mendukung negara berkembang dalam agenda transisi. "Hal ini membutuhkan kerangka transisi yang jelas untuk memastikan konsistensi kebijakan dan dapat mendorong partisipasi sektor swasta," kata Neto.

Adapun hambatan utama untuk transisi menuju emisi nol yakni kurangnya pendanaan bagi negara berkembang. Saat ini, sektor swasta memegang peranan penting untuk aliran pendanaan. Tercatat di tahun 2022, transaksi pasar keuangan berkelanjutan negara ASEAN mencapai 82 miliar dolar AS, jumlah ini masih jauh dari potensinya.

Potensi tersebut bisa dioptimalkan dengan memenuhi sejumlah aspek, di antaranya produk dan tools pembiayaan yang inovatif, aturan dan insentif, data dan pengungkapan, koordinasi internasional termasuk yang telah dilakukan dalam keketuaan ASEAN saat ini, serta manajemen risiko dan kebijakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika