REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghentikan sementara pengiriman beras keluar daerah guna menjaga ketersediaan pangan. Upaya itu termasuk untuk menekan laju inflasi yang mencapai 6,3 persen di wilayah itu. Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak memungkiri penyebab inflasi di wilayah itu akibat kurangnya ketersediaan beras di daerah itu yang dimiliki Bulog.
"Penyebab inflasi kita ini karena beras. Ini serba salah karena harga beras tinggi di luar NTB. Ketika di Jawa harganya tinggi petani kita lebih banyak jual gabah dan berasnya ke Jawa. Akibatnya beras di NTB kurang. Kalau kurang beras maka berlaku hukum ekonomi kalau barang lebih sedikit harganya akan naik," ujarnya usai mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Senin (28/3/2023).
Ia mengatakan meski pemerintah provinsi menghentikan sementara pengiriman beras keluar daerah, pihaknya juga tidak bisa melarang petani untuk bermitra dengan pihak lain di luar NTB.
"Makanya sedang kita cari cara agar petani kita menikmati kenaikan harga relatif baik tapi jangan sampai tidak ada stok di NTB. Repot kita tidak ada stok di sini. Padahal kita lumbung pangan. Tapi karena kita tergiur harga di luar, buka untuk dijual keluar," jelas Zulkieflimansyah.
Menurut Gubernur NTB, agar stok di daerah aman, masyarakat atau petani harus menjual berasnya kepada Bulog. Begitu juga sebaliknya, pihak Bulog juga harus membeli beras dari petani lokal.
"Supaya masyarakat atau petani ini mau dibeli berasnya oleh Bulog, Bulog pun juga harus membeli dengan harga yang tidak jauh dengan harga yang dijual di Jawa," katanya.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan penghentian pengiriman beras keluar daerah ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras di daerah sendiri.
"Awalnya kita berharap di panen perdana 2023, stok cadangan pangan Bulog kita itu terpenuhi. Tetapi ternyata sampai hari ini Bulog belum terpenuhi. Karena gabah kita habis keluar. Kalau ada apa-apa kita minta operasi pasar (OP) kepada siapa sedangkan Bulog kosong," ujarnya.
Ia berharap adanya pembatasan beras keluar daerah ini maka ketersediaan beras di Bulog menjadi terjaga. "Kalau Bulog sudah penuh boleh keluar tapi penuhi dulu Bulog. Jadi supaya harga beras kita stabil," tegas Nelly.
Diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, laju inflasi year on year (yoy) gabungan dua daerah, yakni Kota Mataram dan Kota Bima pada Februari 2023 sebesar 6,30 persen.
Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen. Sumbangan yang paling besar inflasi di NTB dari kelompok makanan dan minuman, terutama beras. Padahal NTB dikenal sebagai penghasil beras dan lumbung padi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
