Selasa 21 Mar 2023 06:20 WIB

Peningkatan Air Bersih Dinilai Perlu Inovasi Pembiayaan

Inovasi pembiayaan dengan pihak swasta agar tak mengandalkan APBN.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut peningkatan akses air bersih untuk masyarakat khususnya dengan sistem perpipaan membutuhkan inovasi pembiayaan dengan pihak swasta.
Foto: Republika/Rahayu Subekti
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut peningkatan akses air bersih untuk masyarakat khususnya dengan sistem perpipaan membutuhkan inovasi pembiayaan dengan pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut peningkatan akses air bersih untuk masyarakat khususnya dengan sistem perpipaan membutuhkan inovasi pembiayaan dengan pihak swasta. Sehingga, tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah atau APBN.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan pembangunan penyaluran air bersih dengan sistem pipa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga seluruh pihak perlu menemukan formula terbaik karena air merupakan sumber kehidupan masyarakat.

Baca Juga

"Di sini kita perlu membuat skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat, tapi tetap menarik bagi swasta," kata Herry saat kegiatan workshop rangkaian World Water Forum di Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/3/2023).

Menurut dia, sejauh ini tingkat akses air bersih dengan sistem perpipaan baru mencakup masyarakat sekitar 20,6 persen. Sehingga masih ada sekitar 80 persen yang masih bisa dieksplorasi untuk mencari formula pembiayaan itu.

 

"Sebagai ilustrasi, di RPJMN kita untuk meningkatkan dari 20 ke 30 persen itu membutuhkan dana sebesar Rp 123,4 triliun dalam lima tahun, jadi kalau 80 persen ya Rp 1.000-an triliun lebih," katanya.

Dia menilai, permasalahan skema pembiayaan dengan pihak swasta itu yakni soal kepastian pendapatan. Sehingga pihaknya perlu menyediakan perencanaan bisnis yang pasti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Provinsi Jawa Barat sudah memiliki empat Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bisa menjadi formulasi soal pembiayaan penyediaan air bersih. Salah satunya, kata dia, penyediaan air bersih yang bersumber dari Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, untuk kebutuhan air bagi wilayah Cirebon Raya.

"Jadi kita juga bisa mengejar ketertinggalannya, karena masalah isu air bersih ini dibahas bukan hanya setingkat Pemerintah Provinsi saja, melainkan di tingkat dunia," kata Setiawan.

Sejauh ini, menurut dia, akses masyarakat untuk menggunakan air bersih di wilayah Jawa Barat sudah baik. Namun untuk air dengan sistem perpipaan masih banyak yang harus dikejar.

"Saya melihat sampai 2035 di Jawa Barat sendiri kita butuh investasi sekitar Rp20 triliun. Nah oleh karena itu bahwa betul-betul blended financial (inovasi pembiayaan) ini menjadi andalan kita," katanya.

sumber : Antara
Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement