Rabu 15 Mar 2023 15:49 WIB

Penyaluran Bansos Beras Hadapi Tantangan Akibat Stok Bulog Minim

BPN minta Bulog untuk menyerap produksi beras petani di masa panen raya.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Sejumlah personel TNI Angkatan Darat menata paket bantuan di KRI Malahayati-362 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/3/2023). KRI Malahayati-362 mengangkut bantuan logistik berupa beras 15 ton, gula pasir 5 ton, elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 300 tabung dan bahan pangan lainnya untuk warga di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep dikarenakan di pulau itu mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan akibat gelombang laut tinggi.
Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.
Sejumlah personel TNI Angkatan Darat menata paket bantuan di KRI Malahayati-362 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/3/2023). KRI Malahayati-362 mengangkut bantuan logistik berupa beras 15 ton, gula pasir 5 ton, elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 300 tabung dan bahan pangan lainnya untuk warga di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep dikarenakan di pulau itu mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan akibat gelombang laut tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran bantuan sosial beras menghadapi tantangan di tengah rendahnya cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Badan Pangan Nasional pun meminta Bulog untuk menyerap produksi beras petani di masa panen raya dengan optimal.

Tercatat, kebutuhan bansos beras diperkirakan mencapai 213.530 per bulan. Volume kebutuhan itu berdasarkan alokasi bantuan sebanyak 10 kg beras per keluarga per bulan yang akan disebar ke 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

Baca Juga

Adapun, program bansos beras akan bergulir selama tiga bulan mulai Maret hingga Mei 2023 sehingga dibutuhkan pasokan beras sekitar 640 ribu ton. Sementara itu, Bulog mencatat total volume pasokan cadangan beras pemerintah saat ini hanya sekitar 380 ribu ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan, sejauh ini pemerintah meyakini Bulog masih mampu memenuhi kebutuhan bansos. Pasalnya, di masa panen raya kali ini, dipastikan penyerapan gabah atau beras petani dapat dilakukan secara masif.

"Khusus untuk bulan ini saya kira bisa gunakan sekitar 380 ribu ton beras yang biasa digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan," kata Ketut saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Di sisi lain, Ketut mengatakan, Bulog mulai melakukan kontrak-kontrak pembelian beras dengan penggilingan padi. Kontrak itu diharapkan memberikan kepastian akan suplai beras untuk diserap Bulog dan dijadikan sebagai beras bansos.

Badan Pangan juga telah menerapkan fleksibilitas harga kepada Bulog sehingga dapat membeli pasokan gabah maupun beras petani dengan harga lebih tinggi sehingga mampu bersaing dengan pasar. Untuk beras, misalnya, Badan Pangan telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) dari sebelumnya Rp 8.300 per kg menjadi Rp 9.950 per kg.

Pihaknya pun meminta kepada penggilingan padi swasta agar tak membeli gabah petani dengan harga tinggi demi mendapatkan pasokan. Pasalnya, situasi itu dapat mengerek kenaikan harga gabah dan beras lebih tinggi.

Meski demikian, Ketut meminta fungsi Bulog sebagai stabilitator harga yang dilakukan melalui operasi pasar tidak dikesampingkan. "Bansos dan operasi pasar harus berjalan beriringan, saya kira ini (bansos) juga bisa mendukung penurunan harga karena targetnya jelas sedangkan operasi pasar pembelinya tidak dibatasi," katanya.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso menyampaikan, pihaknya bakal bekerja sama dengan sejumlah produsen beras untuk menyalurkan bansos. Sementara itu, penyerapan beras akan dilakukan seiring dengan masuknya musim panen raya pada bulan ini.

"Kita serap panen raya untuk kebutuhan bansos. Dalam waktu dekat Badan Pangan Nasional akan memetakan (produksi) di penggilingan modern, berapa produksinya untuk kepentingan bansos," kata Budi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement