Rabu 08 Mar 2023 22:17 WIB

Standard Chartered Dorong Potensi Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia

Manfaat dari pengembangan blue economy yakni kelestarian hayati laut

Rep: Novita Intan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Nelayan mengumpulkan ikan hasil tangkapannya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Standard Chartered mendorong potensi pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan dan area lautan yang besar, Indonesia memiliki potensi menjaga dunia dari perubahan iklim global.
Foto: ANTARA/Arnas Padda
Nelayan mengumpulkan ikan hasil tangkapannya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Standard Chartered mendorong potensi pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan dan area lautan yang besar, Indonesia memiliki potensi menjaga dunia dari perubahan iklim global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Standard Chartered mendorong potensi pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan dan area lautan yang besar, Indonesia memiliki potensi menjaga dunia dari perubahan iklim global. 

Head of Wealth Management, Standard Chartered Indonesia, Meru Arumdalu, mengatakan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan investasi terhadap aspek keberlanjutan.

“Apabila sudah banyak anggota masyarakat yang kini lebih peka terhadap pentingnya green economy, Standard Chartered juga bermaksud untuk memperkenalkan aspek blue economy, yang khususnya sangat berpotensial di Indonesia, 65 persen total luas negara berupa lautan,” ujarnya dalam risetnya, Rabu (8/3/2023).

Menurutnya manfaat dari pengembangan blue economy yakni kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan, utamanya bagi masyarakat pesisir.

“Standard Chartered juga berupaya untuk memberikan produk keuangan holistik, berorientasi gaya hidup, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan Indonesia memerlukan dana sebesar Rp 4.002,44 triliun untuk memenuhi target nationally determined contribution yakni pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen. Adapun pendanaan ini diperlukan dalam waktu 10 tahun ke depan.

“Saat ini pemerintah berupaya mendorong potensi pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dan pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menghadapi berbagai risiko.

“Terutama karena kami melihat masih ada ruang untuk mendorong konsumsi dan investasi yang bersumber dari tabungan rumah tangga (menengah atas) dan korporasi, yang meningkat signifikan saat masa pandemi,” ucapnya.

Dalam jangka menengah panjang, lanjut Airlangga, pemerintah akan mendorong kebijakan ekonomi transformatif. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara (IKN).

“Target investasi penanaman modal untuk mencapai target Rp 1.400 triliun pada 2023, dan Rp 1.650 triliun pada 2024," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement