REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pihaknya akan segera memutuskan solusi dari peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang merembet ke permukiman warga. Saat ini, masing-masing institusi masih merumuskan keputusan relokasi yang menjadi perintah Presiden Joko Widodo.

"Nanti sore (akan rapat kembali), Kemarin kan sudah rapat dengan Plt Gubernur DKI. Nah hasil rapat kemarin masing institusi mem-follow up ke masing-masing institusi dulu. Kalau saya nanti sama Pertamina ada rapat pukul 16.00 WIB ya mengenai Plumpang," kata Erick Thohir di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Sebelumnya, Erick menegaskan akan terus mengawal kasus hingga tuntas. Erick memastikan proses penanganan terhadap korban dan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama bagi Pertamina.

Pada Ahad (5/3/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kondisi tanah menjadi salah satu kendala pembuatan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk. Isu mengenai buffer zone kembali mencuat setelah insiden kebakaran terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam WIB

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," kata Jokowi usai meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja.

Jokowi pun meminta PT Pertamina dan Gubernur DKI Jakarta untuk segera memutuskan solusi terkait insiden kebakaran di Depo Plumpang. Hal mengingat zona tersebut sangat berbahaya bagi permukiman penduduk. "Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," kata Jokowi.

Solusi tersebut bisa dengan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke daerah reklamasi atau merelokasi penduduknya ke daerah lain. Jokowi pun menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi hal utama. "Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujar Jokowi.

Selain di Depo Plumpang, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengaudit seluruh zona-zona berbahaya lainnya. "Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika