REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan saat ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mulai melandai. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai, hal tersebut menandakan masyarakat sudah mulai suka berbelanja.
“DPK kalau tidak salah sekarang tumbuhnya delapan persen. Itu menunjukan masyarakat sudah membelanjakan uangnya,” kata Purbaya dalam konferensi video, Selasa (28/2/2023).
Purbaya menilai, tabungan sangat penting untuk keluarga dan ekonomi. Hanya saja, dia mengatakan jika tabungan terlalu banyak ditumpuk juga tidak baik.
Dia menuturkan, respons kebijakan moneter fiskal dan lainnya sudah berhasil membuat masyarakat belanja lebih dari sebelumnya. “Ini menunjukkan daya beli masyarakat semakin suka belanja dan akan baik untuk perekonomian,” jelas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada tahun lalu terdapat dana masyarakat sebanyak Rp 690 triliun disimpan di tabungan. Jokowi menilai kondisi itu menunjukan masyarakat tidak ingin berbelanja dan menahan konsumsi.
Jokowi mengatakan seharusnya masyarakat dapat meningkatkan konsumsi. “Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja bisa sebanyak-banyaknya untuk memicu pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi dalam pengarahan kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
Untuk itu, Jokowi mengimbau pemerintah daerah untuk terus mendorong angka konsumsi masyarakat. Terlebih saat ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dihentikan.
“Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan ikut naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending jangan sampai ada yang menahan-nahan," ucap Jokowi.
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDB Indonesia. Lana menuturkan, kekuatan konsumsi rumah tangga menjadi kekuatan ekonomi.
“Dengan tabungan yang tampaknya melambat namun tetap tumbuh, sebagian masyarakat sebetulnya sudah mulai konsumsi tapi sebaiknya konsumsinya di dalam negeri ya,” kata Lana.
Lana menilai, jika konsumsi di dalam negeri digkatkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sebab, kata dia, konsumsi yang mulai meningkat itu bisa dinikmati oleh industri di dalam negeri.
Selain itu, Lana menilai hal itu juga akan membuat PDB Indonesia bisa meningkat pada saat bersamaan. Tak hanya itu, perusahaan juga bisa menjaga jumlah pekerjanya tetap bekerja.
“Bagus juga konsumsi rumah tangga dikembangkan dan keliatannya tabungan masih tinggi kok. Jadi bisa berimbang artinya PDB naik beberapa tahun lalu menambah pendapatan masyarakat,” tutur Lana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
