REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir ada kendala harga pokok penjualan (HPP) beras. Meskipun begitu, Herman memastikan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak mengalami kelangkaan beras.
“Sudah tiga tahun pemerintah tidak menentukan (HPP) lagi. Jadi Kalau ada isu beras langka itu tidak terjadi di Sumsel,” kata Herman dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Sumatra Selatan yang disiarkan secara daring, Jumat (24/2/2023).
Herman menjelaskan saat ini beras surplus lebih dari satu juta ton. Hanya saja, dia menegaskan meskipun surplus namun belum secara keseluruhan diserap Bulog.
“Bayangkan gabah kering panen kita sudah pada angka hampir dua juta ton lebih dari dua juta ton tapi kemampuan Bulog untuk menyerap tidak lebih dari 100 ribu ton untuk beras,” jelas Herman.
Herman menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menjadi peluang yang negatif. Jika tidak terserap, Herman mengatakan permasalahan tersebut akan menjadi peluang mencari keuntungan dan pemerintah akan sulit mengendalikannya.
Selain beras, Herman menyebut di Sumatra Selatan juga tengah mengalami kota pupuk yang berlimpah. “Saat ini (kuota pupuk) ada kelipatan lebih dari 100 persen dan kendalanya, petani dapat pupuk bersubsidi setelah terdaftar di e alokasi tapi tidak semua petani memiliki android.” ungkap Herman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
