REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, mengatakan, masih banyak lulusan SMK yang masih belum siap untuk masuk dalam pasar kerja di Indonesia. Padahal SMK sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang seharusnya bisa langsung kerja.
"Data dari tiga tahun terakhir, jumlah tamatan SMK sederajat, selalu menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi, padahal SMK termasuk dalam sekolah vokasi yang seharusnya sudah siap kerja dengan keterampilannya," ujar Arsjad dalam sambutannya di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Ia memandang, saat ini pengembangan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan guna mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia pun menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menekankan SDM yang berkualitas dapat membantu perekonomian Indonesia. Arsjad pun mengapresiasi lahirnya Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
"Kadin percaya Perpres nomor 68 tahun 2022, akan menjadi pilar Penting dalam peningkatan kualitas ekosistem pendidikan vokasi di Indonesia, dan kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku usaha, serta lembaga pendidikan menjadi kunci penting dalam mensosialisasikan Perpres ini," ujarnya.
Pada Selasa (21/2/2023), Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2022.
“Ini adalah “payung” dari kerja sama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta. Terutama revitalisasi untuk pendidikan SMK," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Keberhasilan revitalisasi vokasi juga membutuhkan peran aktif dunia usaha dan dunia industri seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Tentu KADIN satu-satunya organisasi pengusaha yang ada Undang-Undangnya, dan mendapatkan privilege dari Bapak Presiden," tuturnya.
Airlangga berharap, privilege tersebut jangan disia-siakan. KADIN harus memanfaatkan untuk mendukung sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah sumber daripada competitiveness sebuah bangsa.
"Nah ini yang harus didorong. Sumber daya alam bisa habis, sumber daya manusia tidak ada habis-habisnya,” ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
