REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mendorong ekonomi kawasan Asia Tenggara lebih tangguh. Terutama, dalam menghadapi gejolak global yang tidak menentu.
"Kita ingin membuat ekonomi yang lebih kuat lebih tangguh," kata Analis Kebijakan Ahli Muda BKF Kemenkeu Dessi Widya dalam acara Komunita Meet Up Bandung ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang dipantau virtual di Jakarta, Sabtu (18/2/2023).
Pada kesempatan itu, Kemenkeu melakukan diseminasi informasi mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 kepada generasi muda. Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Dessi menuturkan ada tiga agenda prioritas atau strategic thrust yang diusung Indonesia pada keketuaan ASEAN 2023 di jalur keuangan, yakni recovery rebuilding, sustainability, dan digital economy. "Yang kita harapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan di kawasan maupun global itu tidak cuma Indonesia saja tapi ASEAN secara kawasan," ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia saat ini memegang keketuaan ASEAN 2023 di tengah suasana global tidak menentu seperti ada ancaman geopolitik dan inflasi, serta spillover effect dari pandemi COVID-19 di mana dunia masih berupaya untuk pulih.
Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia melihat isu-isu di tataran global tersebut perlu mendapatkan perhatian dan mempengaruhi kawasan sehingga strategic thrust menjadi agenda penting yang perlu dibahas secara bersama-sama di ASEAN.
Sebagai turunan dari tiga strategic thrust tersebut, ada sejumlah Priority Economic Deliverables (PEDs) yang disampaikan Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 di jalur keuangan. Pada pilar recovery rebuilding, PED mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN.
"Di bagian PED recovery rebuilding, kita pengen untuk memperkuat mempercepat pemulihan ekonomi dan juga pengennya menciptakan stabilitas ekonomi yang tangguh karena selama pandemi kemarin perekonomian kita sangat rapuh terkait sektor kesehatan tiba-tiba collapsed," ujarnya.
Di pilar digital economy, PED memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Semua kita rangkul kita libatkan dari segala lapisan masyarakat, kita harapkan semua bisa inklusi dalam sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Sedangkan pada pilar sustainability, PED mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. "Kita mendorong transisi pembiayaan untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika