Jumat 03 Feb 2023 23:13 WIB

BI Targetkan 3,5 Juta Transaksi QRIS di NTB

Penggunaan QRIS adalah untuk membuat proses transaksi menjadi lebih mudah dan praktis

Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (ilustrasi). Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan sebanyak 3,5 juta transaksi digital pada 2023 menggunakan pembayaran kode QR atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Foto: Dokumen
Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (ilustrasi). Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan sebanyak 3,5 juta transaksi digital pada 2023 menggunakan pembayaran kode QR atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan sebanyak 3,5 juta transaksi digital pada 2023 menggunakan pembayaran kode QR atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Pengguna QRIS di NTB hingga akhir 2022 sebanyak 225 ribu pengguna dan untuk target penambahan pengguna baru pada 2023 sebanyak 212 ribu pengguna dengan target transaksi sebanyak 3,5 juta kali," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Heru Saptaji, di Mataram, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga

QRIS adalah penyatuan berbagai macam kode QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia.

Heru menjelaskan, manfaat penggunaan QRIS adalah untuk membuat proses transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Cukup dengan satu kode QR saja bisa melayani berbagai aplikasi pembayaran digital yang sudah mendapatkan izin di Indonesia.

 

"Manfaat lainnya adalah mengurangi risiko mendapatkan uang palsu dan pendaftaran merchant atau toko yang lebih mudah," ujar Heru.

Ia mengatakan, ada tiga besaran utama strategi yang akan dilakukan untuk memperluas pengguna QRIS di NTB. Yakni pertama, memperbanyak edukasi dan pemahaman publik secara masif mengenai penggunaan QRIS sebagai aplikasi pembayaran yang "kekinian" khususnya kepada kalangan milenial dan dunia usaha (merchant).

Kedua, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan institusi keuangan (bank dan nonbank kaitannya dengan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat luas, terutama kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB juga terus berkolaborasi dengan institusi lainnya, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah serta dengan berbagai institusi keagamaan, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.

Ketiga, lanjut Heru, menyelenggarakan agenda-agenda besar yang dapat menarik animo masyarakat dan pengalaman pengguna QRIS Rp 1 untuk membangun budaya membayar digital (nontunai kekinian) di masyarakat NTB.

"Pakai QRIS pasti keren, sudah eranya kita pakai pembayaran digital. Kalau tidak bisa tertinggal," kata Heru.

 

sumber : ANTARA
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement