REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN) meminta dukungan DPR untuk bisa mendorong pemerintah memberikan harga gas dari hulu migas yang lebih murah. Tujuannya, agar PGN bisa mempercepat target 1 juta jaringan gas rumah tangga (Jargas) yang mampu mengurangi ketergantungan impor elpiji.

Direktur Utama PGN Muhammad Haryo Yunianto menjelaskan saat ini total sambungan jargas yang bisa dibangun sebanyak 982 ribu rumah tangga. Pada tahun lalu, APBN tak menganggarkan untuk jargas ini sehingga PGN merogoh kocek perusahaan untuk menambal tambahan jargas di tahun 2022.

"Saat ini dari perhitungan investasi kami memang kami baru mampu membangun 400 ribu jargas. Masih ada 600 ribu jargas lagi yang mestinya dibangun," ujar Haryo dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/2/2023).

Salah satu alasan mengapa PGN tak bisa menambah kapasitas jargas karena secara perhitungan keekonomian dengan harga gas hulu yang masih berkisar 6-7 dolar AS per MMBTU tak mampu diambil oleh PGN.

"Karena ini investasi PGN kami harus bertanggung jawab untuk mengembalikan investasi. Ini kami mohonkan untuk bisa support harga gas hulu maksimal di 4,72 dolar AS per mmbtu. Karena saat ini gas hulunya 6 - 7 dolar AS per mmbtu," ujar Haryo.

Haryo berharap pemerintan bisa mengalokasikan lagi APBN ataupun skema kerja sama dengan swasta maupun skema KPBU untuk bisa membangun jaringan gas rumah tangga ini.

Apalagi, saat ini pasokan gas akan terus bertambah dengan banyaknya proyek lapangan gas yang akan segera onstream. Dengan adanya market yang tercipta semakin mendorong pemanfaatan produksi gas bumi dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika