REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Menpan RB mengatakan, anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat dan seminar di hotel.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran kemiskinan sebesar Rp 460 triliun diberikan ke masyarakat miskin melalui berbagai program sosial.
"Seperti ini ya kalau anggaran bansos, program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan tahun lalu Rp 460 triliun itu, sebagian besar program yang langsung diterima kelompok miskin," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Beberapa program dimaksud, kata dia, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jadi nggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name by address by account number jumlah penerima sembakonya. Juga yang dilakukan oleh Ibu Mensos membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan, dukungan untuk lansia yang kurang mampu itu semua langsung dilakukan," tegas dia.
Menurutnya, yang dimaksud oleh Azwar Anas merupakan dana belanja barang kementerian lembaga (K/L) secara umum yang biasanya digelontorkan dalam perjalanan dinas, seminar, dan rapat-rapat. Hanya saja, sambungnya, Kementerian Keuangan sudah meminta K/L menurunkan anggaran beragam kegiatan tersebut.
"Jadi mungkin maksudnya di dalam belanja barang secara umum dari kementerian lembaga. Memang item seperti yang dulu yang sering disampaikan dari jaman kabinet sebelumnya perjalanan dinas. Kemudian seminar, meeting itu minta kita turunkan dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan," tutur Sri Mulyani.
Sebelulnya, Abdullah Azwar Anas telah mengklarifikasi pernyataannya tentang anggaran terkait penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang tidak terserap maksimal karena lebih banyak untuk perjalanan dinas. Ia menyebut pernyataan itu sebagai contoh dari logical framework pengentasan kemiskinan.
Dia mengatakan, ketika kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah memiliki program kemiskinan, maka kegiatan harus mendorong kepada penurunan angka kemiskinan.
"Maka logical framework semacam ini sering saya jadikan contoh, jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar Anas.
Dia menjelaskan, anggaran terkait kemiskinan tersebar di 17 kementerian/lembaga sebesar Rp 431 Triliun. Namun, jika ditambah dengan anggaran di TNP2K serta pemerintah daerah, berdasarkan data dari kementerian keuangan itu totalnya menjadi Rp 526 Triliun. Maka Azwar berharap tata kelola anggaran kemiskinan tersebut bisa efisien agar terserap lebih banyak untuk program penurunan dibandingkan sosialisasi.
"Tolong jangan salah kutip ya nanti Rp 500 triliun habis buat perjalanan dinas, kemarin saya ditelpon banyak orang, jadi saya mencontohkan bagaimana tata kelola ini penting. Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting tapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibanding pembelian protein untuk mereka yang bayi di bawah dua tahun dan ibu hamil," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
