REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) optimistis bahwa target pemerintah untuk mendigitalisasi 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2024 akan tercapai lebih cepat.
"Kemungkinan target ini bisa tercapai pada akhir 2023," kata Direktur Celios Bhima Yudhistira saat konferensi pers bersama GudangAda di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Pada Desember lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa di awal pandemi, tercatat hanya ada 8 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Namun, pada akhir 2022, angka tersebut meningkat menjadi 20,76 juta UMKM. Menurut Bhima, tak bisa dipungkiri bahwa pandemi telah mengakselerasi adopsi digital di Indonesia, termasuk oleh para pelaku UMKM.
"Padahal tadinya tidak terlalu fokus untuk melakukan digitalisasi karena misalnya saya punya warung dan pengunjung datang sendiri. Jadi untuk apa masuk ke dalam platform online," ujar Bhima.
Menurutnya, kondisi ekonomi akibat pandemi membuat pelaku UMKM mencari bahan baku atau barang dengan harga yang paling kompetitif. Untuk mencapai hal itu, pelaku UMKM mencari lewat platform online.
Bhima mengatakan, perubahan perilaku konsumen juga menjadi salah satu faktor yang menuntun UMKM masuk ke ekosistem digital. Pasalnya, konsumen kini lebih memilih mencari dan membeli barang secara online dari ponsel daripada pergi ke toko offline.
"Order barang itu orang lewat platform online atau lewat WhatsApp, meskipun misalnya jaraknya cuma 100 meter. Itu tidak salah. Jadi mau tidak mau, pemilik usaha juga harus melek soal digital," kata Bhima.
Ia memaparkan, berdasarkan hasil "Studi B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023" oleh Celios yang didukung oleh penyedia layanan ekosistem B2B GudangAda, lebih dari 60 persen UMKM telah menerapkan digitalisasi dalam pencarian supplier dan penjangkauan pelanggan. Faktor lainnya, lanjut Bhima, adalah metode pembayaran yang mulai bergeser dari uang tunai menjadi cashless baik melalui transfer virtual account hingga QRIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika