Senin 16 Jan 2023 11:33 WIB

Utang Luar Negeri Indonesia Masih Terkontraksi

Perkembangan ULN itu akibat sentimen positif kepercayaan investor global tetap tejaga

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Fuji Pratiwi
 Petugas keamanan melintas didekat logo Bank Indonesia (BI), Jakarta. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 masih melanjutkan tren terkontraksi.
Foto: Republika/Prayogi
Petugas keamanan melintas didekat logo Bank Indonesia (BI), Jakarta. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 masih melanjutkan tren terkontraksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 masih melanjutkan tren terkontraksi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS.

"Secara tahunan mengalami kontraksi 10,2 persen, lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3 persen," kata Erwin dalam pernyataan tertulisnya, Senin (16/1/2023).

Baca Juga

Dia menjelaskan, perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. Hal itu mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. "Ini antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya," kata Erwin menjelaskan. 

Dia menambahkan, penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga November  2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen).

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin.

Dia memastikan, ULN Indonesia pada November 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, Erwin mengatakan, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021. Hal itu melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 persen.

"Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta," ungkap Erwin.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement