REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) akan menggelontorkan beras dari Perum Bulog hingga panen raya tiba, dalam upaya menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah stabilisasi ini akan terus ditingkatkan sampai panen raya padi tahun ini yang diperkirakan jatuh pada Februari-Maret.

"Sekarang waktunya kami mengeluarkan beras Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Presiden (Joko Widodo) memonitor dan memerintahkan langsung Badan Pangan Nasional, Kemendag, dan Bulog untuk stabilisasi sampai dengan panen raya," kata Arief melalui keterangan resmi, Jumat (13/1/2023).

Arief menyebutkan, penyaluran beras medium melalui program KPSH tersebut bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

"Saat ini, sampai panen raya, kami minta Bulog untuk mengeluarkan stok CBP yang ada di gudang, termasuk mengeluarkan beras dari luar yang sudah masuk bersamaan dengan stok beras lokal yang dimiliki Bulog. Saat ini, waktunya kami keluarkan untuk stabilisasi pasokan dan harga beras nasional. Jangan ditahan," katanya menegaskan.

Arief menjelaskan, saat ini pemerintah telah melakukan pengadaan beras dari luar negeri sebanyak 98 ribu ton dari target 200 ribu ton. Jumlah ini menambah stok CBP yang ada di Bulog dan akan disalurkan hanya untuk kegiatan SPHP.

Berdasarkan data sampai 12 Januari 2023, total stok beras Bulog saat ini  341 ribu ton yang terdiri dari 333 ribu ton atau 97,9 persen stok CBP dan 7,1 ribu ton atau 2 persen stok komersial. Dari 333 ribu ton CBP tersebut, 5 persennya atau 98 ribu ton adalah stok pengadaan dari luar, sedangkan 95 persennya stok pengadaan dalam negeri dan lainnya.

Sampai 11 Januari 2023, Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak 26 ribu ton di seluruh Indonesia, dengan realisasi di wilayah DKI Jakarta dan Banten 2,7 ribu ton.

"Angka ini akan terus ditingkatkan dan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia sampai dengan panen raya," ujarnya.

Arief mengatakan, stok beras nasional pada akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023 masih belum menutupi kebutuhan per bulan. Hal ini berdasarkan perhitungan Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) dari angka panen akhir tahun 2022 dan Januari 2023, serta dibandingkan dengan kebutuhan beras nasional per bulan.

"Februari mulai panen besar. November 2022 panen sebanyak 1,9 juta ton, Desember 2022 sebanyak 1,4 juta ton, Januari diperkirakan panen 1,3 juta ton dan panen di Februari meningkat sebanyak 4,3 juta ton. Jadi kita harus atur dan jaga betul stok dan pengaturan realisasi SPHP-nya, karena seperti kita ketahui kebutuhan beras nasional adalah 2,5 juta ton per bulan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika