REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengendalian inflasi.

Menurutnya, peran BUMD memanajemen stok sangat penting. "Jadi stok di Jawa Tengah perlu diamankan sebelum dibawa ke Jakarta agar harga barang tidak naik," kata Bustanul dalam webinar Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Ekonomi Daerah di 2023 di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Sepanjang 2022 inflasi gabungan enam kota IHK di Jawa Tengah tercatat mencapai 5,63 persen atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,5 persen. Kerja sama Jawa Tengah dengan daerah lain juga perlu diperkuat karena dipandang belum efektif dalam menjaga tingkat inflasi.

"Bentuknya bisa apa saja, seperti kombinasi kerja sama business to business atau government to government, misalnya dengan kontrak farming," imbuhnya.

Di samping itu, pemerintah Jawa Tengah juga bisa bekerja sama terkait pergudangan dengan daerah lain yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Berbagai perbaikan kebijakan diharapkan dapat membuat Jawa Tengah berhasil memenuhi arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi. Yakni menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi.

Presiden Jokowi juga mengarahkan agar stabilisasi harga bisa dijalankan dan sektor ekonomi didorong semakin produktif. Misalnya dengan meningkatkan produktivitas petani dan nelayan serta menaikkelaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Presiden Jokowi juga menyarankan agar meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi," ucap Bustanul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika