REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan pemerintah perlu segera menghentikan langkah impor beras agar petani lokal tidak merasa diabaikan negara.
Menurut dia, petani itu pemilik kedaulatan negeri ini. Di tangan merekalah sumber pangan disandarkan. Jangan sampai kebijakan di sektor pangan, terutama langkah impor beras masih saja dilakukan.
“Sebab itu sama saja menganggap produksi petani kita gagal mencukupi kebutuhan nasional," ujar Anggia di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Menurut politisi perempuan dari PKB ini, stakeholder pangan sudah saatnya menanggalkan ego sektoral masing-masing dalam menyikapi kebijakan di sektor pangan, terutama kebijakan impor beras.
Dia menyatakan, basisnya data antarlembaga. Bulog mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) tidak memenuhi target 1,2 juta ton, sementara BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah dan beras nasional telah menyatakan bahwa stok di tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 juta ton.
“Silang sengkarut ini harus segera disudahi. Jika kita menyandarkan data produksi beras pada BPS, sudah semestinya rekomendasi BPS-lah yang menjadi pegangan," ujar Anggia.
Anggia menuturkan bahwa fakta lapangan menunjukkan sebagian besar petani tidak setuju impor.
"Suara petani itu suara basis negeri ini. Hampir sebagian besar petani pasti tidak setuju impor. Ini yang harus digarisbawahi pemerintah," ujarnya.
Untuk menyelesaikan adanya perbedaan data stok beras yang seringkali jadi acuan pemerintah untuk impor beras, Anggia mengusulkan agar perbedaan data dapat diselesaikan dg penyelarasan rentang waktu survei, kesepahaman terkait dengan kondisi terkini, sinkronisasi hitungan neraca komoditas, dan tidak saling ego sektoral.
"Komitmen dan kesepahaman bersama itu kuncinya. Jika tidak, dari tahun ke tahun akan selalu seperti ini," ujar Anggia.
Tidak hanya itu, Anggia juga berjanji akan memanggil dan mempertemukan kembali semua stakeholder pangan untuk membahas adanya perbedaan data stok beras sekaligus relevansi impor yang dinilai merugikan petani tersebut.
Merespons kenaikan harga beras awal Januari ini, Anggia menggarisbawahi sejumlah faktor yang mempengaruhi.
Dia menyebut antara lain masa paceklik, distribusi yang kurang efektif, serta kenaikan harga alat angkut imbas naiknya BBM jadi faktor utamanya.
“It's ok sepanjang ramah dan masih terjangkau konsumen. Prinsipnya jika petani tersenyum akibat kenaikan itu, dunia juga akan tersenyum," tutur dia.
Pada akhir 2022 lalu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan hingga saat ini sebanyak 70 ribu ton beras impor telah masuk ke Indonesia. Ia meminta Bulog agar dapat menyelesaikan impor beras maksimal bulan Januari lantaran Februari petani lokal sudah memasuki musim panen.
Baca juga: Nasib Tragis Pendeta Saifuddin Ibrahim Penista Alquran, Jadi Pemulung di Amerika Serikat?
Sebelumnya pemerintah menargetkan sebanyak 200 ribu ton beras impor dapat masuk sebelum akhir 2022 dan 300 ribu ton pada awal 2023.
"Ini baru masuk 70 ribu ton, nanti masuk lagi Januari. Saya bilang, Februari Maret jangan impor lagi karena petani sudah panen," kata Zulkifli dalam Webinar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang digelar pada Selasa (27/12/2022).
Zulhas menegaskan, sejak awal telah menolak impor beras karena Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) menyatakan akan surplus beras hingga 7 juta ton.
Namun di sisi lain, tren harga gabah dan beras dalam negeri terus meningkat hingga Rp 1.000 per kg dan berbahaya kepada inflasi. Sementara, Bulog tidak mampu menyerap produksi dalam negeri dengan harga yang kelewat tinggi dari acuan pemerintah.
Acuan harga pembelian gabah Bulog maksimal Rp 4.450 per kg dan beras Rp 8.200 per kg. Namun, harga gabah telah di atas Rp 5.500 per kg dan beras dari penggilingan Rp 9 ribu per kg.
"Mentan bilang surplus 7 juta ton saya percaya saja tapi dalam hati saya mengatakan lain," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika