REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri BUMN Erick Tohir mengemukakan pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan secara pesat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
"Pembangunan itu tidak boleh hanya di Pulau Jawa saja walaupun mayoritas penduduk Indonesia 60 persen di Jawa, tapi 40 persen di luar Jawa karena itu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur," kata dia di Padang, Sumatera Barat, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu saat berdialog dengan tokoh masyarakat usai meresmikan reaktivasi atau pengoperasian kembali kereta api wisata Sawahlunto bersama anggota DPR RI Andre Rosiade dan sejumlah pejabat BUMN.
Erick memberi contoh ketika pembangunan jalan tol dari Palembang tembus ke Lampung selesai terjadi peningkatan 40 persen yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa. "Ada 20 juta kendaraan yang menyeberang dan yang menarik pertumbuhan yang paling banyak saat mudik kemarin adalah truk yang naik 157 persen," kata dia.
Artinya, lanjut dia, lalu lintas barang tinggi yang berarti juga uang masuk. Oleh sebab itu ia menilai jalan tol diperlukan termasuk yang sekarang hendak diselesaikan di Sumatera Barat.
Ia menyampaikan untuk kesuksesan pembangunan infrastruktur di daerah para tokoh daerah yang ada di pusat mulai dari pemerintahan, BUMN hingga DPR mesti menyuarakan dengan lantang. "Jika tokoh daerah bersuara maka pengambil keputusan di pusat akan selalu diingatkan sehingga tidak lupa membangun infrastruktur di daerah," kata dia.
Kemudian pemerintah daerah harus duduk bersama membahas apa proyek strategis nasional yang dibutuhkan sehingga bisa satu kesepakatan. Ia mengemukakan pembangunan infrastruktur tersebut bisa menggunakan dana APBN melalui Kementerian PUPR, atau Kementerian BUMN dan bisa juga Kementerian Investasi.
"Proyek infrastruktur yang harus dibangun tersebut juga harus dirasakan kemanfaatan bagi semua pihak dan tidak ada kepentingan politik," katanya. Selain itu, ia menekankan semua proyek strategis nasional harus sesuai dengan kebutuhan pasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika