REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkomitmen memperkuat ekosistem industri halal dalam rangka mencapai target 2024, Indonesia sebagai pusat produk halal global.
Sekretaris KNEKS, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan KNEKS terus melihat dan memonitor perkembangan serta kemajuan dari berbagai inisiatif strategis yang berhubungan dengan pengembangan industri halal.
"Tadi telah disampaikan bapak Wapres bahwa tahun ini kita akan mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia, sehingga fokusnya memang untuk bagaimana memperkuat ekosistem dari industri halal," katanya dalam Rapat Pleno KNEKS 2022, Selasa (20/12).
Rapat juga membahas beberapa progres atau kemajuan oleh berbagai Kementerian Lembaga. Menurutnya, dukungan untuk terus memperkuat perkembangan industri halal Indonesia terus dilakukan. Kawasan industri halal yang sekarang sudah dibangun akan dibuat semakin sistematis dan kinerjanya terus ditingkatkan.
Jumlah perusahaan yang bisa masuk ke kawasan akan dilihat potensi insentif fiskal maupun nonfiskalnya. Kementerian terkait akan terlibat, baik Kementerian Keuangan dari sisi insentif fiskal, maupun non fiskal dari Kementerian industri, perdagangan, maupun KL lainnya di bawah Menko Perekonomian.
"Untuk ini juga akan dibangun terutama di kawasan Batam Bintan dan Kepulauan Riau untuk transformasi dari industri halalnya sehingga dia bisa menjadi global hub value chain untuk industri halal dunia," katanya.
Indonesia juga meningkatkan persiapan untuk 2023. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan melakukan simplifikasi dan juga penurunan biaya sertifikasi halal. Dari APBN sudah disediakan untuk tahun ini dan tahun depan sebesar satu juta kuota.
Bahkan 2024, jumlahnya 10 juta pelaku terutama UMKM sehingga akan membutuhkan kesiapan dari keseluruhan ekosistem sertifikasi industri halal. Langkah strategis lainnya terkait Rumah Potong Hewan dan tempat pemotongan hewan.
"Itu lebih dari 1.400 di seluruh Indonesia akan ditargetkan untuk segera diakselerasi untuk menjadi prioritas sesuai halal," katanya.
Ini karena RPH adalah hulu dari berbagai produk daging yang akan dikonsumsi di Indonesia, terutama yang akan digunakan oleh UMKM agar mereka segera mendapatkan sertifikat halal. Koordinasi berbagai pihak diperlukan untuk membahas dari sisi biaya, dan Kementerian Keuangan akan terlibat menggunakan kebijakan fiskal.
Selain itu, beberapa inisiatif lain seperti pembangunan indikator aktivitas usaha syariah dan konsep PDB yang berbasis syariah. Sri mengatakan, ini akan melakukan bersama Bank Indonesia dan BPS serta Kementerian terkait. Ini dilakukan karena akan mendukung pembangunan dasbor pusat data ekonomi syariah, sehingga pelacakan akan semakin kredibel.
Kemudian, dalam pengembangan KPBU Syariah terus ditingkatkan. Saat ini sudah inisiatif dari kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Sri mengatakan Kementerian Keuangan juga akan menggunakan //special mission// untuk terus mengembangkan berbagai KPBU yang berbasiskan transaksi syariah.
"Nanti kita lihat dari Kementerian Lembaga dalam hal ini termasuk OJK dan BI yang terus membangun keuangan syariah termasuk crowd funding dan cash wakaf dan juga sukuk yang sekarang ini sudah sangat cukup maju," katanya.
Bank Indonesia juga akan semakin mengembangkan pasar sukuk dalam pengembangan pendalaman keuangan syariah. Selanjutnya, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) di enam provinsi yang sudah dibentuk diminta untuk diakselerasikan, khususnya untuk promosi pariwisata daerah.
Sri mengatakan, berbagai inisiatif terus tumbuh untuk menjadikan Indonesia pusat produk halal. Termasuk dari BRIN yang mengembangkan gelatin halal. Peningkatan inovasi halal berbasis teknologi juga terus didorong.
"Hal ini salah satu yang penting, terutama karena banyak sekali masyarakat muda yang educated dan suka dengan science," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika