REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi dari Universitas Harvard Amerika Serikat Profesor Rema Hanna mengatakan Indonesia dapat mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem 2024 melalui koordinasi yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Hal itu disampaikan Rema Hanna dalam diskusi yang diselenggarakan TNP2K bersama Indonesia Bureau of Economic Research (IBER) dengan tema "Menuju 0 Persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia", di Jakarta, Kamis (15/12/2022), sebagaimana siaran pers yang diterima.
Hanna menilai Indonesia dapat mencapai kemiskinan nol persen karena instrumen dalam penelitian yang dilakukan TNP2K dengan melibatkan akademisi dapat digunakan terutama untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah tepat.
Selain akademisi, katanya, jajaran Pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi program yang telah dilakukan sebagai upaya menghapus kemiskinan ekstrem. "Mengevaluasi program-program dan kebijakan, terutama (program) yang memiliki dampak kepada masyarakat, jadi kita tahu program dan kebijakan yang kita punya telah berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dijalankan memiliki cara unik dan menarik untuk membantu mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Program PKH di Indonesia merupakan program bantuan langsung tunai yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Hasilnya program itu telah bermanfaat karena menjadi pembeda yang penting untuk dipahami," ujarnya.
Menurutnya, PKH yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sudah tepat dilakukan dengan cara bertahap dengan nilai sekitar 10-15 persen kebutuhan dasar keluarga."Program PKH adalah bentuk investasi namun bertahap. Uniknya, pemerintah tidak memberikan langsung seluruh uang, tetapi diberikan berjenjang dengan nilai yang bertambah dari pemberian awal hingga akhir sehingga bagus dalam membuat perubahan dalam masyarakat," tuturnya.
Namun, Hannamenilai bahwa ke depannya, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan proses pengambilan keputusan yang meningkatkan dampak positif nyata terhadap masyarakat. "Jika mengacu pada penelitian para akademisi, pembuat kebijakan perlu mengambil keputusan tepat dengan mempertimbangkan segala konsekuensidari perbedaan variabel. Hal ini dapat memberikan dampak luar biasa jika dipertimbangkan dengan baik" tegasnya.
Sehubungan dengan itu, ia mengingatkan terkait transparansi data dalam mendukung pelaksanaan program menuju nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menurutnya, transparansi data adalah tantangan besar yang perlu dihadapi Pemerintah Indonesia agar dapat lebih baik memilih kebijakan tepat.
Ia mengingatkan bahwa hasil penelitian para akademisi sangat penting untuk diperhatikan para pembuat kebijakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas program penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah berjalan. Untuk itu, ia mengimbau para akademisi untuk memiliki pandangan yang luas dalam melakukan penelitiannya.
"Yang terpenting lagi menurut saya, debat para akademisi sebaiknya tidak terfokus pada satu langkah objektif, tetapi terkait tentang beberapa strategi untuk membawa isu kemiskinan ekstrem sehingga nantinya dapat memitigasi risiko agar Indonesia tidak lagi kembali meningkat kemiskinannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
