REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat ini tengah membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) agar target penyelesaian dapat tercapai. Meskipun begitu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memastikan komitmennya dapat menyelesaikan pembangunan KCJB dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan saat ini proyek tersebut sedang dalam periode kritikal karena telah memasuki tahap penyelesaian. “Kami memohon bantuan semua stakeholders, kementerian-kementerian, BUMN-BUMN, baik dari Indonesia ataupun China untuk bersama-sama dalam satu kapal, satu semangat, kolaborasi, proaktif dan sinergis menyelesaikan proyek KCJB ini sesuai dengan timeline yang dicanangkan presiden yaitu Juni 2023,” kata Didiek dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (18/11/2022).
Didiek memastikan, KAI selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dia menegaskan, KAI juga berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kolaborasi dengan BPKP untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB agar dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Didiek.
Didiek mengakui dalam menyelesaikan proyek KCJB terdapat sejumlah penyesuaian namun hal tersebut dlakukan dengan tata kelola yang baik. Dia menegaskan, KAI juga menggandeng BPKP dalam mengevaluasi penyesuaian tersebut.
“Harapan kami dengan sudah di-review oleh auditor negara, maka perhitungan yang kami sampaikan dapat dibangun akuntabilitasnya dan pertanggungjawabannya sehingga semua sesuai governance,” jelas Didiek.
Saat ini, uji coba dinamis KCJB juga sudah dilakukan menggunakan kereta inspeksi. Didiek menilai uji coba tersebut menjadi milestone penting serta menjadi kunci kesuksesan commercial operation date (COD) pada pertengahan tahun depan.
Pada uji coba operasional tersebut, Kereta inspeksi dijalankan sejauh 15 km dari Stasiun Tegalluar Bandung menuju Casting Yard 4 di atas jalur uji KCJB. Kereta inspeksi KCJB dirancang untuk mampu mendeteksi kondisi lintasan, kelistrikan, komunikasi, persinyalan, dan respons dinamis kereta.
Meskipun sudah memasuki tahap terakhir pembangunan, saat ini KAI menbutuhkan PMN untuk memenuhi pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 3,2 triliun. Penetapan pembengkakan biaya tersebut berdasarkan asersi satu dan dua oleh BPKP yaitu sebesar 1,45 miliar dolar AS.
Sebelumnya, Didiek mengatakan pembengkakan biaya tersebut akan menjadi yang terakhir dan diharpkan dapat diberikan pada akhir tahun ini agar target penyelesaian tidak terhambat. “Kalau PMN diberikan Desember 2022 maka kami meyakinkan tidak ada penambahan pembengkakan biaya lagi dan proyek akan selesai pada pertengahan 2023," ucap Didiek dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI, Rabu (9/11/2022).
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, pembekakan biaya muncul karena beberapa kendala, salah satunya mengenai pembebasan lahan. Dwiyana menyatakan initial budget disusun pada 2015 namun pengadaan lahan dilakukan pada 2016 sampai 2021 sehingga ada eskalasi harga.
Lalu juga terkait pandemi, Dwiyana menuturkan kondisi tersebut membuat progres konstruksi menjadi lambat. "Ini membuat adanya peningkatan biaya proyek," tutur Dwiyana.
Selain itu, pembekakan biaya juga disebabkan adanya kendala geologis dan perubahan desain. Begitu juga dengan kendala perpajakan dan arus kas dan budgeting.
Hingga pekan kedua Oktober 2022, progres fisik pembangunan KCJB sudah mencapai 97,51 persen. Sementara itu progres penyerapan investasi sudah mencapai 90,60 persen.
Lalu untuk pembangunan Stasiun Halim sudah mencapai 69,44 persen, Stasiun Karawang 65,99 persen, Stasiun Padalarang masih 9,75 persen, dan Stasiun Tegalluar 81,77 persen. Lalu pembangunan Depo Tegalluar 52,65 persen dan rencananya uji sebelum operasional dapat dilakukan pada Juni 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
