Jumat 11 Nov 2022 01:44 WIB

Program Sertifikat Halal Terkendala Pendataan Pelaku UMK

Indonesia akan dapat menjadi pusat industri halal di dunia.

Rep: umar mukhtar/ Red: Hiru Muhammad
Petugas saat beraktivitas di Laboratorium LPPOM MUI, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Laboratorium LPPOM MUI merupakan laboratorium pengujian halal yang memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berupa sertifikat ISO 17025 untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketentraman umat melalui mengkonsumsi makanan, obat dan kesmetika yang jelas kehalalannya. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas saat beraktivitas di Laboratorium LPPOM MUI, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Laboratorium LPPOM MUI merupakan laboratorium pengujian halal yang memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berupa sertifikat ISO 17025 untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketentraman umat melalui mengkonsumsi makanan, obat dan kesmetika yang jelas kehalalannya. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Plt Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Chuzaemi Abidin menyampaikan tetap optimistis Indonesia akan dapat menjadi pusat industri halal di dunia. Sebab, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) itu jumlahnya mayoritas dan merupakan tulang punggung perekonomian nasional. "Saya yakin kalau UMK-UMK itu produknya sudah bersertifikat halal, kita akan menjadi produsen halal," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (10/11/2022).

Chuzaemi mengatakan, saat ini BPJPH terus melakukan berbagai upaya. Upaya pertama adalah mengumpulkan data pelaku usaha dari berbagai institusi. Salah satunya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Online Single Submission (OSS), sistem pelayanan BKPM untuk mempercepat pelaksanaan berusaha.

Baca Juga

BPJPH, lanjut Chuzaemi, juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait data pelaku UMK, dan dengan Kementerian Keuangan terkait data Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data-data tersebut kemudian dikurasi agar data yang didapatkan itu akurat dan berkualitas.

"Tetapi ternyata memang tidak mudah untuk melakukan kurasi data. Dari data itu, kita dapat 1,9 juta data, dan yang terbuang banyak. Kita hanya bisa mendapatkan 500 ribu data tetapi itu pun perlu difilter lagi," kata dia.

Chuzaemi menuturkan, selama ini banyak temuan yang diperoleh para pendamping dari BPJPH yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan pelaku UMK. Di antara kendala yang dihadapi yaitu alamat tempat usaha UMK tidak ditemukan, dan pelaku UMK yang sudah tidak berjualan lagi.

"Saat ini kita sedang proses blasting melalui WhatsApp Blast ke 500 ribu pelaku usaha. Karena kita ingin memastikan bahwa pelaku usaha itu eksis dan dia memang betul jualan. Sekarang sudah banyak restoran yang masuk ke kita. Akan kita guide mereka untuk mengikuti proses hingga mendapatkan sertifikat halal," terangnya.

Chuzaemi menambahkan, pada 2023 mendatang BPJPH tentu akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama 2022. Hasil evaluasi selama 2022 akan digunakan untuk merancang strategi pada 2023 supaya capaian 2023 bisa lebih tinggi daripada 2022.

"Pada 2023 target kita adalah 1 juta sertifikat halal. Target sampai 2024 nanti kami akan terus berjuang untuk supaya kita menjadi pusat industri halal di dunia pada 2024. Kami masih berproses," kata dia.

Menurut Chuzaemi, ketika target 1 juta sertifikat halal pada 2023 nanti tercapai, maka pada 2024, dia punya keyakinan bisa menjebol target 10 juta produk bersertifikat halal. Ditanya mengenai capaian target sertifikat halal selama 2022, dia belum bisa menanggapinya.

"Saya harus lihat data dulu. Tetapi untuk target yang di luar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), itu sudah memenuhi target. Target kita kan 25 ribu sertifikat halal di tahun 2022 ini. Dan itu sudah terpenuhi. Tetapi yang sekarang sedang kita genjot adalah yang bagian dari program PEN ini (10 juta sertifikat halal)," tuturnya.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement