Ahad 30 Oct 2022 12:24 WIB

Wapres Imbau Kepala Daerah Jaga Harga Pangan Jelang Akhir Tahun

Wapres Sebut daerah wajib membeli komoditi pangan yang tidak ada ke wilayah lain

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau Pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap ketersediaan pasokan pangan jelang akhir tahun. Khususnya menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang kerap membuat persediaan barang menjadi menipis dan mendorong kenaikan harga-harga.
Foto: Tangkapan Layar
Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau Pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap ketersediaan pasokan pangan jelang akhir tahun. Khususnya menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang kerap membuat persediaan barang menjadi menipis dan mendorong kenaikan harga-harga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau Pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap ketersediaan pasokan pangan jelang akhir tahun. Khususnya menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang kerap membuat persediaan barang menjadi menipis dan mendorong kenaikan harga-harga.

Maruf mengatakan, pemerintah saat ini berupaya mendorong langkah stabilisasi harga bahan pangan untuk mengantisipasi tren kenaikan menjelang akhir tahun.

“Pemerintah sudah menyiapkan strategi bahwa daerah-daerah itu sudah siap ya mengantisipasi kemungkinan kenaikan kenaikan harga. Daerah-daerah harus siap menyiapkan (langkah-langkah antisipasinya," ujar Ma'ruf dikutip dari website wapres.go.id, Ahad (30/10).

Ma'ruf mengakui, adanya krisis global berpengaruh juga terhadap kenaikan harga-harga. Namun demikian, Pemerintah berupaya menekan pengaruh krisis tersebut ke Indonesia.

Untuk itu, langkah antisipasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan memastikan stok bahan pangan agar tetap terkendali, sehingga tidak terjadi kekosongan.

“Gubernur-gubernur semua menyiapkan ketahanan pangan untuk kebutuhan hidupnya. Andaikata ada komoditi yang tidak ada di daerahnya, dia harus membeli dari daerah lain supaya harganya stabil. Dan ongkosnya ditanggung pemerintah daerah, sehingga harganya tidak naik. Nah, ini di dalam rangka menstabilkan harga bahan pangan," kata Ma'ruf.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini mengatakan, pemerintah melalui jajaran terkait akan melakukan pemantauan ketat terhadap kelompok ataupun perorangan yang terindikasi melakukan penimbunan bahan pangan. Sebab, ini bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan di pasar sehingga menimbulkan lonjakan harga.

“Kita juga memberi peringatan jangan sampai ada kelompok tertentu, atau orang-orang yang memanfaatkan situasi di saat kita mengendalikan, jangan sampai ada kelompok spekulan-spekulan yang menaikkan harga, ini akan terus diawasi oleh pemerintah,” kata Ma'ruf.

“Kita ingin jangan sampai masyarakat dibebani, supaya harga tetap stabil dan inflasi juga terkendali, dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya,” tambah Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut.

Wapres juga berpesan agar seluruh pihak, baik dari sisi pemerintah dan masyarakat dapat terus berkolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia, serta menjaga keamanan stok bahan pangan. Termasuk juga dengan praktik terbaik (best practice) yang selama ini telah dilakukan agar terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan demikian, dia meyakini kestabilan harga dapat terlaksana dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa terkendala.

“Kita sudah menyiapkan diri dan menyiapkan ketahanan pangan di daerah. Masing-masing daerah saya dengar, misalnya Jogja, itu sudah menyiapkan sekian ribu hektar untuk diamankan dan terus tidak boleh hilang, ditanami dengan bibit yang unggul, dan ternyata itu surplus. Modelnya seperti itu,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement