REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan di Sanur, Bali. Erick menyampaikan pemerintah terus melakukan percepatan fasilitas di KEK Sanur.
"KEK Sanur kita sangat serius. Insya Allah awal November ini infrastruktur dasar Sanur akan tuntas," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Erick menyebut ketiadaan fasilitas kesehatan berbasis pariwisata atau medical tourism membuat banyak warga Indonesia memilih pergi ke luar negeri. Menurut Erick, hal sangat disayangkan mengingat Indonesia sejatinya memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sektor tersebut.
"Kita tahu dua juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri dengan pemborosan Rp 99 triliun, makanya salah satunya kita harus membuat yang namanya kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan," ucap Erick.
Erick mengatakan, pembangunan KEK Sanur yang dimulai dengan peletakan batu pertama pada November 2021 memang mengalami sejumlah keterlambatan. Hal ini tak lepas lantaran izin dari pembangunan rumah sakit yang baru terbit pada dua pekan lalu.
Erick menargetkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur menyeluruh, termasuk hotel yang telah memperoleh izin lebih dahulu daripada rumah sakit akan rampung pada November 2023.
"Hanya rumah sakit ini tidak mungkin kita lakukan sebelum ada izin, makanya nanti perbaikan hotel INA itu akan selesai di November 2023, tetapi untuk rumah sakitnya karena bikin izin KEK baru keluar, itu akan baru selesai pada Mei 2024," sambung Erick.
Erick mengatakan KEK Sanur yang terletak di Denpasar, Bali, akan bekerja sama dengan salah satu klinik pengobatan kanker terbaik di dunia yakni Mayo Clinic dari Amerika Serikat (AS). Erick menilai kerja sama dengan Mayo bertujuan untuk menekan tingginya angka meninggal dunia di Indonesia akibat penyakit kanker.
"Berdasarkan data, masyarakat Indonesia yang meninggal dunia akibat kanker salah satu yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu, intervensi dengan Mayo harus terjadi. Kesepakatan dari Mayo, (KEK) itu jadi tolok ukur untuk seluruh RS di daerah supaya tidak salah prosedur dalam penanganan kanker," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
