Kamis 18 Aug 2022 15:13 WIB

Airlangga Buka Peluang Alokasi KUR Pertanian 2022 Ditingkatkan

KUR pertanian adalah salah satu upaya untuk memastikan ketersediaan pangan.

Petani memanen jagung di Desa Kaleke, Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (11/5/2022). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian pada 2022 untuk ditingkatkan dari sebesar Rp 90 triliun.
Foto: ANTARA/Basri Marzuki
Petani memanen jagung di Desa Kaleke, Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (11/5/2022). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian pada 2022 untuk ditingkatkan dari sebesar Rp 90 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian pada 2022 untuk ditingkatkan dari sebesar Rp 90 triliun.

"Jumlah ini merupakan alokasi yang bisa dinaikkan, bukan plafon. Tahun lalu Rp 70 triliun," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga

Pemberian KUR pertanian adalah salah satu upaya untuk memastikan ketersediaan pangan dan pasokan, yang merupakan langkah 4K dalam menjaga stabilitas dan daya beli dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pangan dan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

Selain memberikan fasilitas KUR pertanian, Airlangga menyebutkan langkah menjaga ketersediaan juga dilakukan antara lain melalui penguatan cadangan beras oleh Perum Bulog yang relatif aman, dengan saat ini ada sebanyak satu juta hingga 1,5 juta ton cadangan beras.

 

Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian dalam kelancaran distribusi, Airlangga menuturkan perlu diupayakan kerja sama antardaerah, dimana saat ini jumlah kerja sama antardaerah sudah meningkat dari sebanyak 93 daerah pada 2021 menjadi 111 daerah yang berpartisipasi.

"Dengan kerja sama antardaerah, neraca surplus dan defisit komoditas diperluas sehingga kerja sama tersebut bisa memperkuat daya tahan dari pada daerah itu," ucap dia.

Ia melanjutkan, dari sisi komunikasi efektif terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan momen panic buying.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement